BLSM: Ratusan Warga Serbu Kantor Pos Medan Labuhan

Medan Marelan,Metro Sumut

Sekitar ratusan warga didaerah kawasan Medan bagian utara, mendatangi kantor Pos Medan labuhan Kl.Yosudarso Km 18 Pekan Labuhan, kedatangan warga bukannya untuk berdemo melainkan untuk mengambil pencairan dana Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang ngetren disebut Balsem. Senin (01/07/2013)

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, terlihat ratusan warga berkumpul dan mengantri di halaman kantor pos yang saat ini lupa sejenak mengurusi surat, petugas kantor pos dibantu sejumlah satpam berpakaian hitam tampak sibuk mengatur warga yang penuh harap, sebagian warga yang tidak memiliki kartu BLSM juga tampak merepet-repet mempertanyakan kenapa dirinya tidak dapat jatah Balsem padahal dia menganggap dirinya miskin.

Terlihat pada dinding kantor pos tertera kertas pegumuman jadwal cadangan pencairan BLSM tiap daerah sesuai tanggalnya masing-masing untuk Kelurahan Besar, martubung dan Kelurahan Tangkahan pada Rabu (10/07/2013) sedangkan untuk Kelurahan Pekan Labuhan, Sei mati, Nelayan Indah dan Rengas Pulau bisa dicairkan kembali pada Kamis (11/7/2013), " Namanya dikasih BLSM siapa yang ngak mau bang, lumayanlah bang uang Rp 300 ribu ini untuk keperluan menghadapi bulan puasa meski tak seluruh kebutuhan bisa terpenuhi dengan mengandalkan uang Rp300 ribu ini,"kata Bu Sri warga Marelan saat ditanyai usai mengambil dana Rp 300 ribu di kantor pos tersebut.(R.Guslim/Hamnas)

ALIANSI PEDULI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MEMINTA BUPATI ASAHAN HARUS COPOT JABATAN KADISDIK Drs. ISMAIL

Asahan, Metro Sumut

Terkait dugaan pungli dana bantuan tunjangan fungsional guru TK non PNS, BOS, DAK,dan Blogren.

Aliansi Peduli Pendidikan dan Pembangunan Asahan (AP3A) mengruduk Kantor Dinas Pendidikan dan kantor Bupati pada Rabu, 19/06 dengan jumlah massa yang cukup banyak sambil meneriakkan copot  Drs.H. Ismail selaku kadisdik Kab. Asahan.Aliansi yang terdiri dari beberapa LSM, seperdi dari DPC LSM IACS, ketua Zulham

Nainggolan,LSM S.PAMA, Heri Noto, LSM ANAK BANGSA,   Hendrik AM, dan LSM FOCUS,Syaid serta Wartawan media cetak dan Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan   Kab.Asahan.

Dalam orasinya massa meminta Bupati untuk segera mencopot Drs. Ismail dari Kadisdik karena di duga telah melakukan pungli seperti dana bantuan tunjangan fungsional  yang bersumber dari DIPA Direktorat P2TK PAUDNI guru TK non PNS per guru Rp.150.000, Dana Alokasi Khusus(DAK) T.A. 2012 terhadap sejumlah Kepsek SD/SDLB, SMPN/Swasta melalui salah seorang oknum Kepala Unit Pelayanan Teknis(UPT)  sebesar 13 s/d 15 % dari anggaran  yang di alokasikan pemerintah sebesar Rp.35.655.439,600. Juga pungli Dana BOS terhadap Kepsek SD dan SMP sebesar Rp.300.000 s/d Rp.500.000 per kepala sekolah yang ada di Asahan.Penggelapan dana Workshop Pendidikan karakter guru jenjang SD,SMP,SMA/SMK T.A. 2012. Ujar Zulham Nainggolan ketua DPC Indonesia Anti Corouption Society (IACS) yang juga sebagai korlap Aliansi Peduli Pendidikan.

Massa yang melakukan aksi di dinas Pendidikan diterima langsung oleh Kadisdik Drs. H. Ismail dan mengatakan akan mempelajari dan kroscek ke staf yang membidangi apa yang didugakan para LSM dan Wartawan ujar Ismail. Setelah melakukan aksi di dinas endidikan para demonstran langsung menuju Kantor Bupati yang diterima Drs. Sofyan Yoga dan berjanji akan menyampaikan stetmen atau tuntutan berbagai Lsm dan Wartawan kepada Bupati, karena pada saat terjadi aksi bupati berada di luarkota. Setelah mendengar pengarahan dari Sofyan, massa membubarkan diri.

Terpisah, Anggota DPRD Asahan komisi D yang membidangi pendidikan Rosmansyah STP saat dihubungi Via Telephon Selulernya Kamis 20/06 mengatakan kepada Metro sumut, Komisi D akan memangggil Kepala dinas pendidikan terkait adanya dugaan pemotongan dana bos yang di lakukan UPT untuk mengklarifikasi hal itu, jika ternyata apa yang diduga oleh aliansi peduli pendidikan ternyata betul kita meminta aparat hokum dan bupati menindak tegas, dan kedepan supaya hal-hal yang di dugakan tidak terjadi, perlunya kedalam ranferdasi sistim jaminan pendidikan yang sedang di bahas DPRD Asahan memuat hal – hal tekhnis mengenai regulasi penyelenggaraan pendidikan di kabupatenAsahan, ujar Rosmansyah.(teci)

BUPATI ASAHAN TIDAK TANGGAPI KELUHAN MASYARAKAT PADANG MAHONDANG

Asahan,Metro Sumut

Kades Padang Mahondang (Osven Marbun SH)yang telah resmi di tahan di LP. Pulau Simardan Tanggal 18 Desember 2012 yang lalu  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama membuat surat palsu”sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat ( 1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Reg.No.376 K/PID/2012 Tanggal 30 Juli 2012 dan Osven Marbun telah menjalani hukuman sesuai dengan berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Hopplen Sinaga SH, M.Hum  dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ujar M. Syihabuddin ketua DPP LSM Fokus(Forum Keadilan Untuk Semua) kepada Simantab Senin 17/06 di kantornya jalan Cemara Kisaran, serta menambahkan bahwa segala urusan pemerintahan Desa di Padang Mahondang di bawa ke LP Pulau Simardan dan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI)basis Padang Mahondang Sarasi Simbolon warga dusun IV Aek Nokel Padang Mahondang  bersama beberapa warga masyarakat Padang Mahondang juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada H.Surya Bsc, wakil Bupati yang mengatakan bahwa surat permohonan dari masyarakat Padang Mahondang untuk pemberhentian Osven Marbun SH(49) sebagai kepala Desa Padang Mahondang sudah sampai di meja kerjanya” ujar Surya , di kesempatan acara kopi morning di aula rumah dinas Bupati beberapa waktu yang lalu, tetapi sampai sekarang Osven belum juga di berhentikan.

Kita masyarakat padang Mahondang merasa kecewa atas janji Waki Bupati, "kalau tidak ada kejelasan, kami seluruh masyarakat Padang Mahondang akan

mendatangi kantor Bupati untuk mempertanyakan permasalahan ini, tegas Sarasi.

Masyarakat Padang Mahondang resah karena kepala desanya memimpin sudah 6 bulan dari dalam bui (Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan) dan masih tetap meneken atau menanda tangani surat penjualan tanah atau lahan di desa padang mahondang, ujar Peri Br Tamba (43)Dusun IX Pardomuan Nauli Padang Mahondang, warga merasa tidak nyaman karena kantor kepala desa pindah ke LP Simardan Tanjung Balai, segala berkas yang mau di tandatangani bergantian di bawa pegawai desa. Program desa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, kami warga Desa Padang Mahondang meminta Bupati Asahan agar cepat mengeluarkan surat pemberhentian Osven Marbun sebagai kepala desa agar kita dapat memilih kepala desa baru. Serta program Bupati membangun dari desa dapat berjalan dengan baik dan Visi Misi dapat terealisasi di Padang Mahondang ini ujar Peri.

Mempertanyakan permasalahan Osven kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BAPEMMAS) Drs. John Hardi Nasution,M.Si saat dijumpai di kantornya Kamis 23/05 terkait kades Padang Mahondang yang sampai saat ini belum di berhentikan dari jabatannya mengatakan kepada Metro Sumut " Coba surati lagi  Bupati C/q Kabag Hukum Pemerintahan Kabupaten Asahan " ujar John dan menambahkan karena sampai saat ini surat dari masyarakat Padang Mahondang sudah kita naikkan belum turun ke Bapemmas, dan coba tanya ke Bagian Hukum. ucapnya.

Dihari yang sama, Kabag Hukum Pemkab Asahan Sahrul Tambunan SH, melalui Handpon selulernya mengatakan "surat permohonan dari Warga Padang Mahondang sudah kita naikkan beberapa bulan yang lalu tapi sampai saat ini kita belum tahu sudah sampai dimana surat itu. Kalau surat itu turun dari Bupati, akan turun ke BAPEMMAS, kalau mau jelasnya tanyakan ke sana (BAPEMMAS - red).

Tanggal 17 Juni 2013 kembali ke Kantor BAPEMMAS dan Jumpa dengan Kasie Pemerintahan Desa Paijan SH.MM. terkait status Osven Marbun Kades Padang Mahondang, Paijan mengatakan tidak tahu kelanjutan permasalahan osven karena sudah di serahkan kepada kabag hukum Pemkab Asahan sudah enam bulan yang lalu.ujar Paijan. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa Kabag Hukum tidak propesional dalam menanggapi permasalahan hukum yang ada di jajaran Pemkab Asahan.

Metro Sumut coba konfirmasi kepada Kabag Hukum Pemkab Asahan Sahrul Tambunan SH, tidak berada di kantornya, Asisten I Bagian Pemerintahan Taufiq ZA S.Sos tidak berada ditempat, kru coba lagi ke Wakil Bupati H. Surya Bsc, dan Bupati tetapi beliau juga tidak berada di  kantornya.(teci)

Dahlan Pimpin Senam Di Pelindo I Belawan

Belawan,Metro Sumut

Dahlan Iskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) memimpin senam pagi yang diikuti ribuan massa dilokasi terminal penumpang Pelindo I Belawan, peserta senam yang diikuti terdiri dari karyawan Pelindo I, buruh pelabuhan dan masyarakat yang ada di sekitar di terminal penumpang Pelabuhan Belawan,Selasa pagi (25/06).

Seusai senam, Dahlan terlihat masih mengenakan kaos hijau dan celana training warna putih langsung menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pendirian anak usaha antara PT Pelindo I, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Hutama Karya. Kerjasama ini dilakukan untuk pengembangan terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan.

Menurut Dahlan, terminal khusus di Belawan ini dapat menambah kemampuan daya tampung dan bongkar muat hingga 400 ribu peti kemas per tahun," Tahap 1 dan 2 pelabuhan petikemas sepanjang 350 meter, jika selesai nantinya mampu menampung 400 ribu petikemas per tahun, sehingga jika ini selesai nantinya Pelindo I Belawan mampu menampung 2 juta petikemas per tahun " Ungkap Dahlan.

Dahlan mengaku sangat senang dengan kerjasama dan sinergi antar-perusahaan plat merah karena kerjasama ini dapat meningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas di Indonesia," Saya sangat puas dan bangga dengan kinerja manajemen Pelindo I yang begitu kreatif dan Inovatif dalam menghadapi perkembangan bisnis, tadi Dirut Pelindo banyak sekali melaporkan kepada saya tentang progres kinerja yang sedang dan akan dikerjakan “ Tambah Dahlan.(Hamnas).

Terminal Belawan Bisa Tampung 2 JT Peti Kemas, Dahlan Ajukan Jempol Untuk Pelindo I

Belawan,Metro Sumut

Dahlan Iskan Menteri BUMN melakukan kegiatan olahraga rutin di Medan, kegiatan olahraga dan senam pagi dimulai pada pukul 06.00 WIB bersama ribuan orang yang terdiri dari karyawan Pelindo I, buruh Pelabuhan dan masyarakat yang ada disekitar daerah terminal penumpang Pelabuhan Belawan, Pelindo I, Medan, Selasa (25/6).

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, seusai kegiatan olahraga Dahlan menyaksikan acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pelindo I, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya untuk membangun tahap 1 dan 2 pelabuhan peti kemas sepanjang 250 meter," Saya sangat puas dan bangga dengan kinerja Manajemen Pelindo 1 yang begitu kreatif dan Inovatif dalam menghadapi perkembangan bisnis," Kata Dahlan.

Dalam kegiatan olahraga Dahlan mengaku sangat bangga terhadap kinerja Pelindo I. Alasannya, jika proyek ini selesai, dapat menampung 400.000 peti kemas per tahun. Jika digabung dengan semua terminal maka Pelindo I Belawan dapat menampung 2 juta peti kemas per tahun," Tadi Dirut Pelindo banyak sekali melaporkan kepada saya tentang progres kinerja yang sedang dan akan dikerjakan," Ujar Dahlan.(Hamnas)

Kenaikan Sembako Dan Kesengsaraan Rakyat Di Sebabkan Kenaikan BBM

Medan Labuhan,Metro Sumut

Kebijakan Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata menambah kemiskinan rakyat Indonesia secara sistematis, dampak buruk kenaikan BBM tidak saja dirasakan masyarakat golongan miskin, namun masyarakat golongan menengah juga merasakannya, dengan kenaikan harga BBM menambah kemiskinan rakyat Indonesia secara sistematis dengan turut naiknya seluruh bahan kebutuhan masyarakat, hal ini dikatakan salah satu tokoh pemuda Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan A. Rahman, Selasa (25/06/2013) dikediamannya Lingkungan 23 Kelurahan Pekan Labuhan. 
         
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) alias Balsem dari Pemerintah Pusat yang tidak kondusif, melalui Kementerian Sosial, pemerintah berpedoman kepada pendataan BPS sebelumnya yang sesungguhnya menjadikan malapetaka ditengah masyarakat luas” Kata Rahman.
         
Menurut Rahmad bapak dari 3 anak ini, meminta kepada Bapak Presiden SBY untuk menambahkan kouta BLSM pada rakyat pesisir pantai, “ Presiden RI Bambang Yudhoyono harus peka terhadap nasib rakyat Indonesia yang tinggal didaerah pesisir pantai, yang mayoritasnya sebagai nelayan sekala kecil, buruh industri, dan petani, ketiga  mayoritas itu tentunya sangat dirasakan oleh mereka dan dampak buruk terhadap kenaikan harga BBM “ Ungkap Rahmad.
         
Rahmad menambahkan, jika Presiden RI SBY peduli dengan nasib rakyatnya, maka lakukanlah pendataan tambahan dengan tidak berpedoman dengan fisik bangunan tempat tinggal yang statusnya berobah-obah, namun sangat efisien jika berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya “ Tambahnya.
         
Rahmad salah satu aktivis di Medan Utara ini juga sesalkan sikap oknum DPRD Medan khususnya Dapem –V, “ Kita sangat sesalkan sikap cuek bebek oknum-oknum DPRD Medan khususnya Dapil-V, mereka seakan tidak mau tau dengan keluhan dan derita masyarakat Medan Utara terhadap kenaikan BBM ini “ Tegasnya 

Sebab untuk kehidupan masyarakat di Medan Utara anggota DPRD Medan Dapil V sudah tau,kalau masyarakat Medan Utara mayoritas nelayan dan buruh, dengan naiknya harga BBM jelas berdampak buruk terhadap masyarakat Medan Utara, namun sampai sekarang ini tidak ada gebrakan yang dibuat untuk memperjuangkan penambahan BLSM itu “ Ujar Rahman yang juga ketua LSM Berani tersebut.(R.Guslim/Hamnas)

PN Medan Terlihat Sepi,Pendukung Rahudman Mulai Sedikit

Medan,Metro Sumut

Pengadilan Negeri Medan terlihat sepi,beda dari hari sebelumnya terlihat dari sejumlah loyalis Walikota Medan non aktif lambat laun mulai tidak terlihat lagi di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (20/06/2013) dalam sidang lanjutan perkara korupsi yang menyeret mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan (Tapsel) itu.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, tidak terlihat lagi para pejabat ditingkat kelurahan hingga kadis yang datang ke PN Medan tersebut terkecuali hanya beberapa orang saja. 

Beberapa lurah dan kepala lingkungan terlihat sudah hadir dengan memarkirkan kendaraannya disamping trotoar bekas hotel dirgasurya Medan,bukan hanya itu saja tampak juga sejumlah pejabat yang mengendarai roda empat sudah memarkirkan kendaraannya agak jauh dari gedung Pengadilan Negeri Medan.

Kondisi untuk saat ini berbeda dengan saat pertama orang nomor satu di Medan ini disidang,desakan dari sejumlah pihak yang meminta agar Sekretaris Daerah menindak tegas bagi PNS dan pejabat yang meninggalkan tugasnya untuk mengikuti sidang Rahudman, ditengarai mempengaruhi minat mereka untuk datang ke Pengadilan Negeri.(Redaksi)

Kadis PU Deliserdang dituntut 8 Tahun Penjara Kasus Korupsi Rp 105,83 M

Medan,Metro Sumut

Faisal Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deliserdang terbukti melakukan korupsi proyek pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan yang merugikan negara Rp 105,83 Milliar dan dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (19/06/2013).

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut,menurut tuntutan jaksa menilai Kadis PU Deliserdang bersama-sama dengan dua pejabat lain melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara Rp105,83 miliar. Pada persidangan ini Bendahara Dinas PU Deliserdang Elvian dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, Bendahara Umum Daerah Pemkab Deliserdang Agus Sumantri dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lubukpakam meminta majelis hakim yang diketuai Denny L Tobing menyatakan ketiganya bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tuntutan jaksa ini sesuai dengan dakwaan primer.

Majelis hakim juga diminta menjatuhi Faisal, Elvian dan Agus Sumantri denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut Faisal dan Elvian diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 52 miliar lebih.

Jika harta benda Faisal tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara, maka jaksa meminta hakim mewajibkannya mengganti dengan menjalani 4 tahun kurungan. Jika hal sama terjadi pada Elvian, maka jaksa meminta agar dia diwajibkan menjalani 3 tahun 6 bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, JPU juga meminta majelis hakim memerintahkan penahanan ketiga terdakwa dalam amar putusannya nanti. Sebelumnya, Faisal dan Elvian bebas demi hukum di tengah persidangan setelah masa penahanannya habis pasca ditetapkan majelis hakim  sebagai tahanan rumah.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Kuasa hukum Faisal dan Elfian menyatakan akan membacakan pembelaannya 2 minggu lagi. Sedangkan untuk terdakwa Agus Sumantri, pledoi akan dibacakan dalam sidang pekan depan.

Seusai sidang, tim penasihat hukum ketiga terdakwa, Taufik, menyatakan tuntutan terhadap kliennya merupakan hak JPU. Namun, dia tetap optimis kliennya dinyatakan ridak bersalah,"Kita bisa lihat dari fakta di persidangan. Tentunya itu akan kami sampaikan pada pledoi nanti" Katanya.

Informasi yang diterima,JPU mendakwa Faisal bersama-sama dengan Elvian dan Agus Sumantri telah mengorupsi  anggaran Dinas PU Deli Serdang tahun 2010 yang nilainya  Rp 105,83 miliar.  

Faisal Kadis PU dinyatakan telah mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deliserdang dari kegiatan bersifat tender menjadi kegiatan swakelola. Padahal, menurut jaksa, terdakwa mengetahui bahwa pengalihan kegiatan tender menjadi swakelola harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan mendapat persetujuan DPRD.

JPU menambahkan Faisal bersama Elvian dan Agus Sumantri mencairkan dan menggunakan anggaran tahun 2010 tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, yakni 2007, 2008, 2009 dan 2010. Faisal juga menunjuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga mengurangi pendapatan negara dari pajak.(Redaksi)

Harga Sembako Meroket,BBM Belum Naik

Lubuk Pakam,Metro Sumut

Pedagang sembako sudah menaikan harga,ini membuat sejumlah pemilik warung Nasi di Kecamatan Lubuk Pakam mulai resah. Pasalnya, harga BBM (bahan bakar minyak) belum diumumkan kenaikan, namun beberapa jenis sembako malah sudah melejit naik.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut,dari sejumlah pedagang dipasar Tradisional Lubuk Pakam, Kamis (20/6/2013),sebab kenaikan harga terjadi pada telur ayam eropa, yang sebelumnya diecer Rp 900 per butir, kini naik menjadi Rp 1.100. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng, yang sebelumnya diecer Rp 9.000 per kilogram, kini menjadi Rp 10 ribu / kilogram. Harga beras juga naik Rp 265 ribu per 30 Kilogram, dari harga sebelumnya Rp 240 ribu / 30 kilogram.

Hal tentang kenaikan harga sembako ini diakui pemiliki warung nasi dijalan Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam, Fatimah (46), sangat memberatkan para pedagang,sebab tidak lama lagi Pemerintah akan menaikan harga BBM, menyusul pelaksanaan puasa dibulan Ramadhan,"kalau pedagang jelas merasa berat sekalilah,apalah alasannya sembako naik, sementara BBM belum naik,sebentar lagi bulan puasa, pelanggan berkurang, sementara modal juga bertambah. Pusinglah..."Kata Fatimah.

Salah satu penjual sarapan lontong Ida (42), juga mengaku sejak kenaikan harga sembako beberapa pekan terakhir, menyebabkan omsetnya berkurang puluhan ribu rupiah. Sementara, hingga saat ini Ida mengaku masih enggan menaikan harga penjulan lontong, dikarenakan takut kehilangan pelanggan.(Redaksi)

BC Berhasil Amankan 18.408 Botol Miras Selundupan, Negara Rugi Rp 4,3 Miliar

Belawan,Metro Sumut

Agung Kuswandono Dirjen BC mengatakan akibat tindakan Miras ilegal dengan tersangka P.S alias G tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp 4,3 miliar berupa Cukai, Bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 21 impor, dimana perkiraan nilai barang yang telah disita sebesar Rp 5,5 miliar dengan harga termurah Rp 185 ribu/botol dengan merek Havana sedangkan termahal merek Chivas 18 years old dengan harga Rp 900 ribu/botolnya.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut,penyitaan terhadap ribuan botol Miras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) eks impor tersebut dilakukan karena tak didilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sesuai aturan hukum pidana pasal 54 Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan UU no 39 tahun 2007.

Petugas Bea Cukai Kanwil DJBC Sumut kembali menyita ribuan botol minuman keras (Miras) "Selundupan" eks impor atau sekitar 18.408 botol atau 1.415 karton dari kawasan pergudangan solid KIM III Jalan Pemagaran Blok D-1 gudang D7, Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, Rabu sore (19/06/2013) digelar temu Pers dihalaman Kanwil DJBC Sumut dijalan Anggada Belawan.

Pemaparan penyitaan ribuan botol minuman haram tersebut disampaikan langsung Dirjen BC Agung Kuswandono disaksikan sejumlah pejabat teras di Pelabuhan Belawan diantaranya Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP.Aswin Sipayung, Adpel Belawan, Kajari Belawan serta sejumlah pejabat instansi terkait.Rabu sore (19/06/2013).

Agung Kuswandono menegaskan tindakan penyitaan terhadap ribuan botol Miras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) eks impor tersebut dilakukan karena tak didilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sesuai aturan hukum pidana pasal 54 Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan UU no 39 tahun 2007.(R.Guslim/Hamnas)

Arus Lalu Lintas Medan Macet Total, Buruh Blokir Bundaran Mayestic

Medan,Metro Sumut

Sejumlah jalan inti  di Kota Medan Macet total,sementara arus lalulintas di Kota Medan saat ini lumpuh, sejumlah jalur protokoler seperti di Jalan Balai Kota macet akibat massa pengunjukrasa mulai masuk ke kawasan inti kota.

Bagi pengendara disarankan tidak melewati kawasan ini.

- Bundaran Mayestic  di jalan Gatot Subroto Medan
- Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol (Ditutup)
- Gedung PN Medan Jalan Pengadilan (Ditutup)
-  Balai Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis - Raden Saleh
- Uniland (Konjen AS) Jalan MT Haryono
- Bandara Polonia Jalan Imam Bonjol
- Kawasan Lapangan Merdeka Medan
- Gedung DPRD Medan Jalan Gn Krakatau Medan

Sekitar Ratusan massa mulai menggelar aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (17/06/2013). Ratusan massa terlihat berkumpul di Bundaran Mayestic Medan Jalan Gatot Subroto Medan.

Ratusan massa dengan membawa spanduk dan bendera memblokir jalan di Bundaran tesebut sehingga mengakibatkan arus lalulintas tersendat. Hingga berita ini diturunkan sejumlah aksi mulai digelar di sejumlah titik. Sementara itu arus lalulintas di sejumlah lokasi masih terlihat ramai lancar.(RED)

Jalan Brigjen Katamso Macet Total

Medan,Metro Sumut

Sekitar ratusan buruh masuk ke inti kota Medan melalui Jalur Brigjend Katamso,mengakibatkan jalan tersebut macet total, buruh merangsak masuk dari Brigjend Katamso kemudian ke Jalan Letjend Suprapto, Senin (17/06/2013).

Sampai berita ini diturunkan sejumlah kawasan sudah ditutup aparat keamanan,Untuk saat ini Kondisi lalulintas saat ini macet total. Bagi pengendara disarankan untuk tidak mengakses ke inti kota hingga sore ini. Kemungkinan besar aksi akan dilangsungkan di Gedung DPRD Sumut dan Bandara Polonia Medan serta MT Haryono di Konjen AS. (Red)

Buruh Sweping Selama 1 Jam Di KIM Star

Tanjung Morawa,Metro Sumut

 Dalam aksi Sweping buruh selama 1 jam tergabungan aliansi buruh Deliserdang di Kawasan Industri Medan (KIM) Star Kecamatan Tanjung Morawa Jalan lintas Medan - Lubuk Pakam KM 18, untuk menggalang massa dalam rangka menolak kenaikan bbm, berujung pada aksi penyekapan, Senin (17/6/2013) sekira pukul 11.00 Wib.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut,Ratusan  massa buruh mensweeping KIM Star atas persetujuan pihak keamanan kawasan,Pabrik yang pertama sekali disambangi massa buruh, PT Jhonson. Dari sana, 5 orang karyawan berhasil diajak bergabung dengan massa buruh yang menggelar aksi sweeping. Penjemputan massa kembali dilakukan di sejumlah gudang yang berada di Jalan Palita Raya KIM Star Tanjung Morawa. Di lokasi tersebut, suasana tegang sempat terjadi, ketika security perusahaan pergudagan mengabaikan keinginan massa buruh untuk memperoleh perwakilan pekerja yang masih berada di dalam gudang. Namun, situasi itu tidak berangsung lama, setelah pihak keamanan kawasan mendesak security gudang mengabulkan keinginan massa buruh.

Setelah berhasil mengumpulkan massa lebih dari 50 orang dari KIM Star, iring-iringan konvoi sepeda motor buruh ini pun berencana keluar kawasan, agar para pekerja itu dapat bergabung dengan massa buruh lainnya di depan gerbang KIM Star. Namun, ketika akan keluar dari gerbang kawasan, 13 orang buruh yang mengendarai kendaraan roda 2, tertinggal di dalam kawasan karena masih bernegosiasi dengan satu perusahaan, yang akan mengutus karyawannya, untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Akibatnya, massa buruh lainnya yang berada diluar kawasan beranggapan, telah terjadi aksi penyekapan.  Meski massa buruh yang berada di depan gerbang telah berupaya mendobrak pagar, namun upaya itu sia-sia, karena gerbang yang terbuat dari  material baja, cukup kuat menahan dorongan tenaga puluhan buruh.

Seorang dari buruh yang disekap Bobby (22) sempat berpaya mengabarkan soal dugaan penyekapan itu, dengan memanjat pagar,"woi, kami tidak diperbolehkan keluar sama Satpam disini, macam mana ini"teriaknya dari atas pagar yang diatasnya dijajarkan kawat berduri itu.

Mendengarkan perkataan Bobby, kordinator aksi Bambang Hermanto langsung mengerahkan anggota serikatnya, untuk terus mendobrak pagar, dan melaporkan aksi penyekapan yang dilakukan oleh oknum Satpam KIM Star, dengan petugas Kepolisian."kami minta kepada security KIM Star, agar segera melepaskan rekan kami, kalau tidak ingin pagar ini kami rubuhkan,"Kata Bambang.

Selama 1 jam Drama penyekapan ini berlangsung, hingga akhirnya petugas kepolisian berhasil memediasi pembebasan masa buruh, dengan para petugas keamanan kawasan. Sweeping kembali digelar, dengan pengawalan ketat dari Petugas Kepolisian, hingga akhirnya serikat buruh yang tergabung dalam aksi unjuk rasa ini mampu mengumpulkan lebih dari 100 orang karyawan pabrik dari dalam KIM Star.

Sekira pukul 12.00 Wib, konvoi kendaraan buruh dari Kabupaten Deliserdang, yang bergabung dengan massa buruh dari Serdang Bedagai, telah melintas di Jalinsum Medan - Lubuk Pakam, untuk bergabung dengan massa buruh di kota Medan, dalam rangka unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. (RED)

Ratusan Buruh Deli Serdang Beranjak Ke Medan

Tanjung Morawa,Metro Sumut

Sekitar ratusan buruh yang berasal dari Deliserdang dan Serdang Bedagai, memadati jalur lintas Sumatera (jalinsum), tepatnya di Lintas Medan - Lubuk Pakam, Senin (17/6/2013) sekira pukul 11.30 Wib,"saat ini ada 4 titik aksi di Medan dan sekitarnya, diantaranya Belawan, Sunggal, serta 2 titik di Kota Medan. Kita dari Tanjung Morawa dan Serdang bedagai, akan bergabung ke Medan" Ungkap Kordinator aksi, Bambang Hermanto.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, arus konvoi buruh yang mengendarai kendaraan roda 2 ini, beranjak dari depan Kawasan Industri Medan (KIM) Star d KM 18, menuju arah Simpang Kayu Besar, selanjutnya melintasi Jalur Arteri menuju Kawasan Amplas, untuk menuju ke Kota Medan, bergabung dengan massa buruh lainnya, dalam rangka unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Miyak).

dalam Aksi Konvoi iring-iringan massa buruh ini, tidak pelak menimbulkan kemacetan jalinsum sepanjang hampir 10 Km, mulai dari sebelum KIM Star hingga menjelang Simpang Kayu Besar. Selain karena padatnya kendaraan buruh yang melintas, kemacetan ini juga dipicu oleh adanya proyek perbaikan Jembatan PTPN 2.(RED)

700 Lebih Kasus Lahan Tanah PTPN di Sumut Tidak Kunjung Selesai

Medan,Metro Sumut

Tentang kasus-kasus penyerobotan tanah di Sumatera Utara (Sumut) yang terjadi sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, masih tidak kunjung tuntas. Jumlahnya diperkirakan mencapai 700 kasus dan menyangkut ratusan ribu hektar tanah yang diserobot.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal menyatakan, kasus-kasus tanah itu tidak kunjung bisa diselesaikan karena tidak adanya kemauan secara politik dari para pejabat publik, seperti bupati maupun Gubernur Sumut,"Selama tidak ada political will, maka kasus-kasus ini tidak akan selesai"Kata Syamsul Hilal

DPRD Sumut berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan tanah yang terus muncul,masalahnya mencakup banyak hal,baik di level pemerintah daerah, maupun perusahaan perkebunan swasta maupun milik negara yang melakukan penyerobotan tanah itu di masa lalu. Tiga perusahaan perkebunan milik negara di Sumut, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2, PTPN 3, dan PTPN 4 bagian dari persoalan ini,"Maka itu, sekarang ini sedang diupayakan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Tanah yang akan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus ini" Tambah Syamsul Hilal

Menurut Hilal, pada masa Gubernur Rizal Nurdin sudah dibentuk tim B-Plus yang tugasnya khusus untuk mengiventarisir persoalan tanah yang ada di Sumut dan kemudian menjadi tim yang menyelesaikan persoalan itu, mencari solusi-solusi masalahnya. Namun kemudian setelah Rizal meninggal dunia, gubernur berikutnya tidak melanjutkan upaya itu, mulai dari Rudolf M Pardede, Syamsul Arifin, hingga Gatot Pujonugroho yang saat ini menjabat Gubernur Sumut.

Kasus perampokan tanah di Sumut pada masa lalu dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU). Ini menyebabkan munculnya korban-korban. Kisah-kisah memilukan itu bisa ditemukan sampai sekarang, termasuk misalnya 119 orang yang hilang dari satu desa di Labuhan Batu karena masalah tanah.

"Ada satu desa di Labuhan Batu, warganya yang hilang mencapai 119 orang karena masalah tanah pada tahun 1965. Mereka ditangkap, diduga dibunuh, namun mayatnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana pusara mereka ini semua, termasuk kepala desanya juga ditangkap tentara pada waktu itu," Ungkap Hilal.(Redaksi)

Pembangunan Baru Gedung DPRD Labura Di Lahan PTPN III Mambangmuda

Aek Kanopan,Metro Sumut

Pembangunan proyek Gedung Kantor DPRD Labura masih dilahan PTPN III Kandas Ditangani oleh pihak PTPN III Membangmuda,lahan pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tersebut sudah ditangani oleh PTPN III kebun Membang Muda Aek Kanopan,meskipun Pemerintah Pusat sudah menggelontorkan dana untuk pembangunan gedung DPRD  yang bersumber dari APBD T.A 2012 yang lalu.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, lahan pembangunan kantor DPRD tersebut terlihat sudah  seratusan bahan material paku bumi yang sudah tersedia dilokasi pembangunan gedung kebanggaan masyarakat Labura terbengkalai dipinggir jalinsum bagaikan barang tak berharga.

Berbagai sumber yang diperoleh menuding Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DPRD tidak profesional serta tidak matang dalam membuat suatu perencanaan. Karena, masyarakat sangat menyesalkan kinerja legislatif dan executive yang tidak mampu untuk memperjuangkan Lahan untuk gedung mereka sendiri sebagai alat kelengkapan kabupaten Labuhanbatu Utara ini.

Menurut sumber dari PTPN III Kebun Membangmuda mengatakan, “pihak management perusahaan sampai hari ini belum ada menerima surat pemberitahuan dari menteri BUMN Dahlan Iskan, karena pihak Pemkab Labura disebut-sebut belum menyelesaikan administrasinya terkait tanaman kelapa sawit yang ada di lokasi lahan kantor DPRD itu. Artinya, seluruh staf dan manager PTPN III kebun Membang Muda hanya menjaga aset negara itu, “ Kalau sudah ada penyelesaiannya pada PTPN III atau Menteri BUMN, yang dilakukan Pemkab Labura ,kita siap untuk melepas lahan tersebut”Kata sumber beberapa hari yang lalu .

Habibuddin Siregar Asisten I Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang membidangi pembangunan gedung kantor DPRD Labura itu, belum berhasil dikonfirmasi kru Metro Sumut terkait terbengkalainya pembangunan gedung kantor DPRD itu.(Redaksi)
 

Ombak Tinggi Mencapai 5 Meter

Belawan,Metro Sumut

Ancaman ombak tinggi dan gelombang tinggi 4 hingga 5 meter ternyata masih mengancam sekitar perairan Indonesia khususnya di perairan Kepulauan Barbar dan Tanimbar, laut banda bagian selatan. Sabtu (15/06/2013).

Hal ini disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Belawan melalui prakirawan Indah Riandiny Puteri yang berlaku hingga Minggu (16/06/2013) pukul 19.00 WIB.

Ancaman gelombang tinggi 3 hingga 4 meter diperkirakan bakal terjadi di perairan P.Buru- Seram, laut banda bagian utara, perairan Sermata-Leti, perairan Kep.KAI dan Aru serta laut arafuru.

Selanjutnya gelombang 2 hingga 3 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Aceh, perairan selatan jawa timur, perairan selatan bali, laut sawu bagian selatan, perairan P.sawu-rote dan laut Timor.

BMKG juga merekomendasikan adanya awan gelap (Cumulunimbus) dilokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.(R.Guslim).

Jalan Sicanang Belum Diperbaki,Warga Sicanang Ancam Golput

Belawan,Metro Sumut

Setiap  para pengguna jalan melintas KL.Yosudarso Km 21,5 Medan Belawan persisnya di kawasan Simpang Sicanang Belawan selalu berhadapan dengan situasi kemacetan akibat jalan rusak yang kian parah tanpa ada tindakan perbaikan dari Pemerintah khususnya dari PU Jalan Nasional, maupun Dinas PU Kota Medan bahkan anggota dewan dinilai bungkam.Sabtu (15/06/2013).

Kerusakan badan jalan tidak juga diperbaiki, warga memasang sejumlah spanduk bertuliskan celaan terhadap instansi berwenang yang terkesan tutup mata di pinggir jalan, akibat tak adanya suara desakan dari para anggota DPRD Kota Medan maupun DPRD Sumut sehingga warga juga mengancam akan Golput dan memboikot pemilian Caleg pada masa Pemilu mendatang.

Menurut warga, jalan rusak yang setiap harinya menimbulkan kemacetan panjang di Sicanang Belawan sampai detik ini tak kunjung diperbaiki, sementara jalan yang tak rusak dicor beton setebal 40 Cm di Simpangkantor Medan Labuhan, macam mana pihak PU jalan nasional ini, apa dia ngak tahu mana yang diprioritaskan,"cetus sejumlah pengguna jalan yang kesal sehabis melewati jalan Medan Belawan Km 21,5 tersebut yang kerap berlobang dan berlumpur,"Buat apa kami pilih mereka sebagai wakil rakyat bang, habis terpilih kerjanya duduk aja padahal warga disini sudah menjerit akibat jalan rusak bak kubangan kerbau tak kunjung didesak diperbaiki oleh instansi berwenang yakni PU Jalan Nasional, PU Jalan Provinsi maupun PU Kota Medan,"kesal sejumlah warga Simpang Sicanang Belawan.

Sesuai pantauan dilapangan, kerusakan badan jalan Medan Belawan persisnya di kawasan Simpang Sicanang Belawan maupun jalan lintas menuju ke Pelabuhan Belawan saat ini mirip sawah sulit dilalui kenderaan beromotor, apalagi usai hujan maupun banjir pasang laut.(R.Guslim). 

Amerika Dan Jepang Lirik Batik Asal Cianjur

Cianjur,Metro Sumut

Akhirnya dunia melalui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Kebudayaan menetapkan batik merupakan warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia,atas dasar itu pula antusiasme masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap pembuatan batik mulai tinggi,demi melestarikan budaya Indonesia  masyarakat Cianjur pun berkontribusi menciptakan motif-motif batik kontemporer yang disebut motif Cianjuran.

Seperti yang dipamerkan Ratih Ardianti (29), warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Masjid Salman Alfarisi, RT 22/RW 02, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam acara pameran usaha kecil menengah di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Minggu (2/6/2013),"Motif Cianjuran itu bermacam-macam. Yang jelas, setiap motif batik itu menunjukkan ciri khas dari Kabupaten Cianjur" Ungkap Ratih.

Ratih menambahkan, batik motif Cianjuran memang berbeda dengan motif batik yang sudah ada di Indonesia,motif Cianjuran diantaranya motif kuda kosong, kecapi suling, gendang, beas (beras) dan ayam pelung,setiap motif itu, kata Ratih, memiliki filosofi masyarakat Kabupaten Cianjur,"Kuda kosong  misalnya menggambarkan tunggangannya Aryawiratanudatar seorang tokoh terkemuka di Cianjur yang memperjuangkan kemerdekaan Cianjur" kata Ratih seraya menyebutkan ikon motif batik Cianjur adalah motif beasan mengingat Cianjur merupakan produsen beras pandan wangi.

Pada saat acara pameran usaha kecil menengah itu, Ratih memamerkan batik Cianjuran dengan teknik batik cap dan batik tulis yang sudah dipamerkannya sejak Sabtu (1/6/2013),hasil karyanya itu merupakan penerapan hasil pembelajaran yang didapat pada 2009 ketika motif Cianjuran mulai dikenal.

Namun diakui Ratih, batik Cianjuran belum setenar batik dari Pekalongan, Solo dan Yogyakarta,Sebab  batik Cianjuran masih tergolong baru di dunia batik,menurut Ratih  setiap pembeli harus merogoh kocek sekitar Rp 150.000 untuk membeli satu meter bahan batik,"Batik dari Cianjur memang masih tradisional  belum menggunakan printing,warnanya juga masih menggunakan bahan alami,selain itu  kami lebih mengutamakan kualitas sehingga pemakainya merasa nyaman ketika memakainya" Tambah Ratih.

Ratih yakin, kendala tersebut tidak akan membuat perajin batik Cianjuran kehilangan semangat terutama dalam membangkitkan kerajinan batik asal Cianjur, lagi pula  sekarang sudah ada peraturan bupati (perbup) tentang batik Cianjuran, yakni Perbup No 430/Kep.55-KOPDAGINPAR/2013,"Setiap pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur wajib memakai batik Cianjuran, Selain itu setiap siswa sekolah juga harus memakai seragam batik Cianjuran hasil karya siswanya" kata Ratih.

Menurut Ratih, adanya perbup itu bisa dijadikan peluang usaha bagi pegiat batik di Kabupaten Cianjur, terutama yang ingin mengembangkan usaha batik di Cianjur. Ratih pun optimistis batik Cianjuran mampu menembus pasar internasional seperti batik dari daerah lainnya di Indonesia.

"Batik Cianjuran mulai dikenal pejabat-pejabat di pemerintahan pusat sehingga tidak perlu khawatir untuk tidak laku. Dan saya tidak diperbolehkan untuk menyerah dalam mengembangkan motif Cianjuran," kata Ratih mengutip pernyataan anggota DPR RI Inggrid Kansil ketika datang ke stannya, Sabtu (1/6/2013).

Inggrid sendiri datang ke pameran UKM itu bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, Syarif Hasan, serta Elma Theana. Dalam kunjungannya, Syarif memang datang untuk meresmikan acara tersebut. "Beliau (Inggrid, Red) sendiri memborong batik ini untuk bisa dikenal rekan-rekannya di Jakarta" kata Ratih.

Kasi Bina Perindustrian Program Kimia Elektronik dan Aneka Disperindag Kabupaten Cianjur, Henni Purwaningsih, mengacungkan jempol untuk batik Cianjuran. Diakuinya batik Cianjuran mulai menembus pasar internasional.

"Kini batik motif Cianjuran itu mulai diincar Amerika Serikat, Jepang, dan Dubai (Uni Emirat Arab) meski masih tergolong baru," Ungkap Henni di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Minggu (2/6/2013).

Menurut Henni, sepak terjang perajin batik di Kabupaten Cianjur memang cukup fantastis sehingga mulai diincar negara luar. Padahal, batik Cianjuran itu baru muncul 2009 ketika Kementerian Pendidikan ingin mencetak tenaga pembuatan batik,"Hal ini merupakan upaya dan jerih payah dari para perajin batik motif Cianjuran yang terus-menerus melakukan promosi, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui bantuan pemerintah daerah" kata Henni.

Henni pun menyebut, batik Cianjuran juga sudah dikenal luas di tingkat masyarakat Kabupaten Cianjur dan tingkat nasional. Bahkan pemesanan batik Cianjuran ini tak hanya di Pulau Jawa, tapi sudah sampai pulau Sumatra,"Kami pun akan membawa perajin batik Cianjuran memamerkan hasil karya di Jakarta Fair nanti. Diharapkan juga jumlah perajin batik Cianjuran yang kini masih tercatat sebanyak 13 orang bisa bertambah sehingga mudah memasyarakatkan batik Cianjuran ini," kata Henni.(Yeni)

Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso Di Periksa KPK

Jakarta,Metro Sumut

Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat,"Ada dokumen yang saya bawa, terkait kelengkapan klarifikasi pekerjaan" Ungkap Machfud singkat saat tiba digedung KPK Jakarta, Selasa. 

Digedung KPK Machfud mengaku diperiksa untuk tiga tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor. 

KPK pada hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik serta staf khusus Menpora Fahrudin dalam kasus ini. 

PT Dutasari Citralaras adalah perusahaan yang mendapat jatah subkontraktor bidang mekanikal elektrik dari pemenang lelang PT Adhi Karya,pada pemeriksaan sebelumnya, Machfud mengakui bahwa perusahaannya menerima Rp63 miliar sebagai uang muka dalam proyek Hambalang. 

Ia membantah uang Rp63 miliar itu sebagai "fee" yang dibagi-bagikan kepada mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menpora Andi Mallarangeng, serta sejumlah anggota DPR seperti yang diungkapkan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. 

Machfud juga membantah ada pertemuan terkait anggaran Hambalang di Hotel Ritz Carlton Jakarta yang dihadiri oleh mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Anas Urbaningrum, dan Nazaruddin, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Malllarangeng. 

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor. 

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara. 

Terkait kasus yang sama, KPK juga telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait dengan kewajibannya. 

Rencananya KPK akan menerima hasil audit BPK pada pekan lalu, namun ternyata tim BPK menyatakan belum menyelesaikan audit tersebut sehingga KPK belum dapat menentukan kerugian negara dalam pengadaan Hambalang. 

Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu. 

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010. 

Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa. 

Hasil audit investigatif tahap satu Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar.(Melvy)

DPRD Sumut Reses Ke Dapil

Medan,Metro Sumut

Sebanyak 100 anggota dewan Senin (3/6) melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing. Hampir semua ruangan di gedung baru tersebut tidak ada aktifitas. Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri mengungkapkan kegiatan reses dilakukan sesuai  jadwal yang ada.  "Anggota Dewan reses ke dapil masing-masing," ujarnya, kemarin di DPRD Sumut. Dan Sigit sendiri melakukan kegiatan reses di Kota Medan yang merupakan dapilnya saat maju menjadi anggota DPRD Sumut 2009 lalu.

Berdasarkan amatan wartawan, reses kali ini tampaknya masih berkisar pada keluhan masyarakat terkait berbagai hal termasuk kerusakan jalan.Pada rapat paripurna dewan dalam penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan reses I Tahun sidang IV tahun 2012-2013 lalu, pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara ke kab/kota di Sumatera Utara menyampaikan bahwa temuan mereka di lapangan menyangkut kerusakan jalan. Dan laporan kegiatan pelaksanaan reses DPRD Sumatera Utara yang disampaikan dewan, sangat berguna sebagai masukan Pemprovsu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pada rapat paripurna reses lalu Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun yang menerima reses setiap Dapil mengatakan, hasil laporan kegiatan reses yang dibacakan dari masing-masing Dapil akan segera diberikan kepada Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST dengan harapan menjadi masukan bagi Pemprovsu.Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) H Nurdin Lubis menjelaskan, usulan ini akan menjadi kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimulai dari usulan yang ada. “Saya ucapkan banyak terimakasih, dan laporan ini akan menjadi masukan kami untuk melakukan pembangunan secara cepat,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Nurdin, melalui surat Gubsu yang dibacakan, keadaan yang kondusif di Sumatera Utara harus terus dipertahankan. Di sini, perlu kerjasama dari seluruh masyarakat Sumut, agar keadaan yang kondusif ini dapat terus terjaga, ucapnya.(MS MASHURI)

KPK Akan Periksa Rahudman

Medan,Metro Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau penanganan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Kasus itu mendapat perhatian dari KPK kendati masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).

Busyro Muqoddas Wakil Ketua KPK mengatakan penyidik KPK sudah berkomunikasi dengan Kejati Sumut. Sejauh ini, kasus tersebut masih terus berproses di Kejati. KPK masih belum menentukan, apakah akan mengambil alih kasus ini atau tidak. Pasalnya, Kajati Sumut Noor Rachmad sudah berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut "Kami masih punya optimisme bisa ditangani jajaran Kejati di Sumatera Utara," kata Busyro kepada wartawan di Hotel Grand Angkasa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, usai menutup acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi yang menjerat Rahudman Harahap terjadi sewaktu dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan. Dia dinilai bertanggung jawab atas korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tahun anggaran 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp 1,5 miliar.

Kejati Sumut sudah menetapkannya sebagai tersangka sejak 2,5 tahun silam, namun pemeriksaan pertama dalam kapasitas tersangka baru dilakukan pada 3 Desember 2012 lalu. Sejak pemeriksaan pertama itu, belum ada pemeriksaan lanjutan oleh Kejati.

Proses yang lamban inilah yang membuat banyaknya desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa KPK memantau kasus tersebut.(Zulhadi)