700 Lebih Kasus Lahan Tanah PTPN di Sumut Tidak Kunjung Selesai

Medan,Metro Sumut

Tentang kasus-kasus penyerobotan tanah di Sumatera Utara (Sumut) yang terjadi sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, masih tidak kunjung tuntas. Jumlahnya diperkirakan mencapai 700 kasus dan menyangkut ratusan ribu hektar tanah yang diserobot.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal menyatakan, kasus-kasus tanah itu tidak kunjung bisa diselesaikan karena tidak adanya kemauan secara politik dari para pejabat publik, seperti bupati maupun Gubernur Sumut,"Selama tidak ada political will, maka kasus-kasus ini tidak akan selesai"Kata Syamsul Hilal

DPRD Sumut berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan tanah yang terus muncul,masalahnya mencakup banyak hal,baik di level pemerintah daerah, maupun perusahaan perkebunan swasta maupun milik negara yang melakukan penyerobotan tanah itu di masa lalu. Tiga perusahaan perkebunan milik negara di Sumut, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2, PTPN 3, dan PTPN 4 bagian dari persoalan ini,"Maka itu, sekarang ini sedang diupayakan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Tanah yang akan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus ini" Tambah Syamsul Hilal

Menurut Hilal, pada masa Gubernur Rizal Nurdin sudah dibentuk tim B-Plus yang tugasnya khusus untuk mengiventarisir persoalan tanah yang ada di Sumut dan kemudian menjadi tim yang menyelesaikan persoalan itu, mencari solusi-solusi masalahnya. Namun kemudian setelah Rizal meninggal dunia, gubernur berikutnya tidak melanjutkan upaya itu, mulai dari Rudolf M Pardede, Syamsul Arifin, hingga Gatot Pujonugroho yang saat ini menjabat Gubernur Sumut.

Kasus perampokan tanah di Sumut pada masa lalu dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU). Ini menyebabkan munculnya korban-korban. Kisah-kisah memilukan itu bisa ditemukan sampai sekarang, termasuk misalnya 119 orang yang hilang dari satu desa di Labuhan Batu karena masalah tanah.

"Ada satu desa di Labuhan Batu, warganya yang hilang mencapai 119 orang karena masalah tanah pada tahun 1965. Mereka ditangkap, diduga dibunuh, namun mayatnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana pusara mereka ini semua, termasuk kepala desanya juga ditangkap tentara pada waktu itu," Ungkap Hilal.(Redaksi)

Pembangunan Baru Gedung DPRD Labura Di Lahan PTPN III Mambangmuda

Aek Kanopan,Metro Sumut

Pembangunan proyek Gedung Kantor DPRD Labura masih dilahan PTPN III Kandas Ditangani oleh pihak PTPN III Membangmuda,lahan pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tersebut sudah ditangani oleh PTPN III kebun Membang Muda Aek Kanopan,meskipun Pemerintah Pusat sudah menggelontorkan dana untuk pembangunan gedung DPRD  yang bersumber dari APBD T.A 2012 yang lalu.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, lahan pembangunan kantor DPRD tersebut terlihat sudah  seratusan bahan material paku bumi yang sudah tersedia dilokasi pembangunan gedung kebanggaan masyarakat Labura terbengkalai dipinggir jalinsum bagaikan barang tak berharga.

Berbagai sumber yang diperoleh menuding Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DPRD tidak profesional serta tidak matang dalam membuat suatu perencanaan. Karena, masyarakat sangat menyesalkan kinerja legislatif dan executive yang tidak mampu untuk memperjuangkan Lahan untuk gedung mereka sendiri sebagai alat kelengkapan kabupaten Labuhanbatu Utara ini.

Menurut sumber dari PTPN III Kebun Membangmuda mengatakan, “pihak management perusahaan sampai hari ini belum ada menerima surat pemberitahuan dari menteri BUMN Dahlan Iskan, karena pihak Pemkab Labura disebut-sebut belum menyelesaikan administrasinya terkait tanaman kelapa sawit yang ada di lokasi lahan kantor DPRD itu. Artinya, seluruh staf dan manager PTPN III kebun Membang Muda hanya menjaga aset negara itu, “ Kalau sudah ada penyelesaiannya pada PTPN III atau Menteri BUMN, yang dilakukan Pemkab Labura ,kita siap untuk melepas lahan tersebut”Kata sumber beberapa hari yang lalu .

Habibuddin Siregar Asisten I Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang membidangi pembangunan gedung kantor DPRD Labura itu, belum berhasil dikonfirmasi kru Metro Sumut terkait terbengkalainya pembangunan gedung kantor DPRD itu.(Redaksi)
 

Ombak Tinggi Mencapai 5 Meter

Belawan,Metro Sumut

Ancaman ombak tinggi dan gelombang tinggi 4 hingga 5 meter ternyata masih mengancam sekitar perairan Indonesia khususnya di perairan Kepulauan Barbar dan Tanimbar, laut banda bagian selatan. Sabtu (15/06/2013).

Hal ini disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Belawan melalui prakirawan Indah Riandiny Puteri yang berlaku hingga Minggu (16/06/2013) pukul 19.00 WIB.

Ancaman gelombang tinggi 3 hingga 4 meter diperkirakan bakal terjadi di perairan P.Buru- Seram, laut banda bagian utara, perairan Sermata-Leti, perairan Kep.KAI dan Aru serta laut arafuru.

Selanjutnya gelombang 2 hingga 3 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Aceh, perairan selatan jawa timur, perairan selatan bali, laut sawu bagian selatan, perairan P.sawu-rote dan laut Timor.

BMKG juga merekomendasikan adanya awan gelap (Cumulunimbus) dilokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.(R.Guslim).

Jalan Sicanang Belum Diperbaki,Warga Sicanang Ancam Golput

Belawan,Metro Sumut

Setiap  para pengguna jalan melintas KL.Yosudarso Km 21,5 Medan Belawan persisnya di kawasan Simpang Sicanang Belawan selalu berhadapan dengan situasi kemacetan akibat jalan rusak yang kian parah tanpa ada tindakan perbaikan dari Pemerintah khususnya dari PU Jalan Nasional, maupun Dinas PU Kota Medan bahkan anggota dewan dinilai bungkam.Sabtu (15/06/2013).

Kerusakan badan jalan tidak juga diperbaiki, warga memasang sejumlah spanduk bertuliskan celaan terhadap instansi berwenang yang terkesan tutup mata di pinggir jalan, akibat tak adanya suara desakan dari para anggota DPRD Kota Medan maupun DPRD Sumut sehingga warga juga mengancam akan Golput dan memboikot pemilian Caleg pada masa Pemilu mendatang.

Menurut warga, jalan rusak yang setiap harinya menimbulkan kemacetan panjang di Sicanang Belawan sampai detik ini tak kunjung diperbaiki, sementara jalan yang tak rusak dicor beton setebal 40 Cm di Simpangkantor Medan Labuhan, macam mana pihak PU jalan nasional ini, apa dia ngak tahu mana yang diprioritaskan,"cetus sejumlah pengguna jalan yang kesal sehabis melewati jalan Medan Belawan Km 21,5 tersebut yang kerap berlobang dan berlumpur,"Buat apa kami pilih mereka sebagai wakil rakyat bang, habis terpilih kerjanya duduk aja padahal warga disini sudah menjerit akibat jalan rusak bak kubangan kerbau tak kunjung didesak diperbaiki oleh instansi berwenang yakni PU Jalan Nasional, PU Jalan Provinsi maupun PU Kota Medan,"kesal sejumlah warga Simpang Sicanang Belawan.

Sesuai pantauan dilapangan, kerusakan badan jalan Medan Belawan persisnya di kawasan Simpang Sicanang Belawan maupun jalan lintas menuju ke Pelabuhan Belawan saat ini mirip sawah sulit dilalui kenderaan beromotor, apalagi usai hujan maupun banjir pasang laut.(R.Guslim).