Judi Dadu Di Kampung Nelayan Semi Ilegal

Medan Labuhan,Metro Sumut
Judi dadu (samkwang) semi ilegal dikawasan Perumahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan sudah beroperasi. Bagaimana tidak, aktivitas judi yang sebelumnya sempat tutup akibat gencarnya penggerebekan yang dilakukan polisi,disaat menjelang bulan puasa dimana umat muslim meningkatkan ibadah  judi dadu dikampung nelayan beroperasi,Kamis (30/05/2013)

Informasi yang dihimpun Metro Sumut, bandar judi yang sudah sejak tiga hari lalu membuka ‘casinonya’ mendatangkan para penjudi dari kota Medan dan luar daerah dengan pengamanan dari oknum berramput cepak serta berseragam,biar masih terbilang baru dibuka hitungan hari, tapi permainan dengan mengguncang mata dadu itu membuat pengunjungnya tertarik “Sudah tiga hari bukanya, kemarin sempat tutup karena dimana-mana kena razia,apalagi kalau sudah razia gabungan siapa yang berani” Kata A Cong salah satu penjudi asal Medan.

Tanpa menyadari keberadaan wartawan, A Cong pun membeberkan suasana diarena permainan judi samkwang tersebut.”Buah dadu dikocok untuk menarik para pemain, kalau naluri judinya lagi bagus pasti apa yang dipasang kena. Tapi kalau fengshui lagi jelek berapapun uang dipasang habis,” bebernya.

Dalam perkembangannya perjudian jenis ini semakin banyak dimintai warga khususnya warga keturunan tionghua,walaupun dilarang keras oleh penegak hukum, tapi karena lemahnya mental aparat negara atau malah justru terlibat melindungi (beking) judi, membuat para bandar dan pemainnya semakin terang-terangan membuka lokasi perjudian.

Sudirman, seorang tokoh masyarakat di Medan Utara mengatakan, ketidak tegasan hukum dimata pelakunya menjadikan para bandar tidak merasa jera. Parahnya lagi, bandar judi justru menganggap hukum masih bisa dibandrol. Selain itu, keuntungan yang besar membuat bandar memilih berpindah dari profesi sebelumnya ”Tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum membuat praktek perjudian kian merambah ke kawasan pinggiran. Karena sampai saat ini dari pelaku yang diangkap, tidak semuanya menjalani proses pengadilan,” Ungkapnya.

Menurut dia, permasalahan judi di Sumut khususnya di utara kota Medan sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, Polri, TNI, MUI, ormas dan masyarakat. Namun umumnya yang terjadi, meski telah mengetahui adanya praktik perjudian pihak-pihak atau pimpinan institusi yang memegang tanggung jawab seperti acuh dan tak peduli ”Kalau semua pihak mau duduk bersama seperti pemerintah, TNI Polri dengan melibatkan ormas keagamaan termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia) kemungkinan besar perjudian seperti ini bisa diberantas. Jangan lagi beranggapan itu tugas polisi dan biar polisi yang merazia. Tapi mari sama-sama persoalan yang telah mengakar ini kita tertibkan bersama, kalau dirazia ya melibatkan semua pihak,” pungkas dia.(Red)

Banjir Melanda Simpang Kantor Dan PN Labuhan Deli

Labuhan,Metro Sumut
Setiap hujan turun didaerah kawasan simpang kantor dan PN Labuhan Deli terjadi banjir,ketinggian air mencapai 30 cm atau 1 meter,kalau didaerah Belawan sekitarnya dikepung banjir pasang laut sedangkan di kawasan Medan Labuhan dikepung banjir air hujan akibat drainase tidak beres.Kamis (30/05/2013).
Disebabkan Hujan deras semalaman mengakibatkan banjir dan daerah kawasan Simpang Kantor dan PN Labuhan Deli tersebut masih dikepung banjir, tidak hanya pemukiman warga komplek polisi dan pesantren yang dikepung banjir, melainkan juga jalan lintas KL Yosudarso menjadi macet akibat genangan air hujan yang tidak kunjung mengalir.

Bila pengunjung sidang di Pengadilan Negeri (PN) cabang Lubuk Pakam Labuhan Deli Jalan Asam Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan terpaksa "Bupati" alias buka paha tinggi tinggi tatkala melintasi genangan air yang tingginya antara 20 CM hingga 30 Cm tersebut.

Hal itu sesuai pengamatan langsung di lapangan, tampak lokasi tempat sidang Pengadilan Nergeri Lubuk Pakam  di Labuhan Deli sekitar sejak pagi hingga kini masih digenangi air setinggi hampir sebetis, akibatnya halaman PN labuhan Deli serdang komplek polisi di Jalan asam sulit dilalui kenderaan bermotor bahkan di simpang kantor kemacetan kian sulit teratasi.

Hingga kini simpangkantor masih mengalami kemacetan hingga mengakibatkan laju kenderaan terseok-seok ditambah lagi proyek pembetonan jalan yang sedang dikerjakan kontraktor PT waskita Karya tak kunjung selesai padahal sudah berbulan-bulan lamanya.

warga berharap Pemerintah secepatnya menyelesaikan perbaikan jalan simpang kantor serta memperbaiki sistem drainase buruk di kawasan Medan Labuhan, Pemerintah jangan tahunya mendesak warga untuk secepatnya melunasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) sementara hak warga akan fasilitas jalan umum serta infrastruktur lamban, harap Muchtar selaku warga di kawasan Medan Utara.(R.Guslim).

Pejabat Nomor 2 Di Bogor Tersangka Kasus Video Mesum

Bogor,Metro Sumut

Dalam kasus tersangka kasus video mesum dilakukan oleh Pejabat nomor dua di Bogor, Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video mesum yang melibatkan mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya. Kasus video tersebut mencuat sejak tahun 2010.

Informasi yang dihimpun Media WWW.METROSUMUT.COM Karyawan Faturahman yang tercatat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor tersandung kasus penyebaran video porno Rudy Harsa Tanaya. Martinus mengatakan, Wabup Bogor ini dijerat dengan Pasal 29 Undang-undang Pornografi dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta atau menyuruh seseorang melakukan kejahatan.

Kasus dugaan video mesum Rudy Harsa Tanaya (RHT) dengan seorang mahasiswi di Bandung merebak sekitar 2010 lalu. Film berdurasi lima menit itu sengaja dikirim seseorang ke DPP PDIP disertai surat untuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengirimnya tertulis Juliana Putri Ningrum tertanggal 6 Desember 2010. Surat itu tanpa tanda tangan.

Rudy yang tidak terima penyebaran video itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat. Polisi yang menyelidiki pelaku penyebaran kemudian menangkap Indra Lesmana, pengurus DPC PDIP Kabupaten Bogor. Indra kini mendekam di Lapas Kebon Waru Bandung sejak Januari 2013.(Ayu)

Salah Satu Caleg Tewas,PAN Sebut Serangan Jantung

Jakarta,Metro Sumut

Tragedi peristiwa tewasnya Amiluddin Kunsi (35), Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muna, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak merasa kecolongan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Muladi mengatakan, syarat sehat jasmani rohani yang ditetapkan KPU untuk bakal caleg, tidak mengikat pada kasus tewasnya Kunsi yang diduga sakit jantung,"Syarat kesehatan jasmani rohani. Orang yang kena sakit jantung, emang dia tidak sehat  Itu bukan persoalan, Jadi anggota dewan mati kena serangan jantung, PAW. Kalau dia terpilih, ada yang gantiin," Ujar Viva yang juga anggota DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).

Sementara menurut Viva, tewasnya Kunsi murni karena serangan jantung. Dia membantah bahwa sebelumnya ada adu jotos antar kader. Sebelum tewas, Kunsi terlihat debat komposisi nomor urut DCS dengan Ilhas Muhammad, Sekretaris DPD PAN Muna,"Sudah saya konfirmasi dengan ketua Bapilu DPD Sultra," Ungkap Viva.

Usai debat, korban Kunsi kemudian keluar ke depan kantor sekretariat  tidak lama, dia ditemukan jatuh dan mulutnya sudah berbuih,"Banyak saksi dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong telinga berdarah, mulut berbuih karena sakit jantung," Tambahnya.

Lanjut dia membantah tewasnya Kunsi karena rebutan nomor urut DCS. "Karena jantung mungkin shock. Amiluddin pintar cerdas," kenang Viva.

Sebelumnya diberitakan, tidak terima dengan nomor urut pencalegan, dua politikus Partai Amanat Nasional (PAN) terlibat adu jotos hingga salah satunya tewas akibat hantaman benda tumpul di leher. Korban tewas adalah Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muna, Amiluddin Kunsi (35). Pelaku diketahui bernama Ihlas Muhammad, Sekretaris DPD PAN Muna.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Karim Samandi mengatakan, perkelahian terjadi di salah satu ruangan kantor DPP PAN Muna, Jalan Sangke Palangga, Sulawesi Tenggara. Tidak selesai sampai di situ, keduanya meneruskan perkelahian di jalanan,"Diawali pertengkaran, kemudian si pelaku melempar korban benda tumpul kepada korban hingga mengenai leher, tersulut emosi pelaku, akhirnya pelaku meneruskan di luar ruangan, kejadian sendiri sekitar pukul 13.00 WITA," kata Karim kepada merdeka.com saat dihubungi, Sultra, Rabu (22/5).(Melvy/Sandy)

Ahli Waris Desak Jamsostek Segera Bayar JKK/JHT Korban Mujianto

Medan Labuhan,Metro Sumut

Ahli waris Milna Sari istri korban Alm.Mujianto yang kini menjadi janda beranak satu bersama Bahrumsyah selaku anggota DPRD Kota Medan komisi B mendesak pihak Jamsostek untuk segera mungkin membayarkan hak JKK/JHT atas korban kecelakaan tergilas alat berat RDG no 17 tanpa ada diberi alat keselamatan kerja di lapangan BICT Pelindo,"Itu murni kecelakaan kerja, sudah seharusnya pihak Disnakertrans mengusutnya, serta Jamsostek tak lagi mengulur-gulur waktu untuk segera membayarkan klaim yang merupakan hak dari ahli waris korban,"Tegas Bahrumsyah saat ditanyai usai mengelar rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Medan. Kamis (23/05/2013).

lanjut wakil rakyat dari PAN Dapil V tersebut, klaim kecelakaan kerja yang menimpa Alm. Mujianto adalah merupakan  hak dari ahli waris (Milda Sari) dan seharusnya juga tidak usah dituntutpun sudah menjadi haknya, namun mengapa sampai saat ini haknya tersebut belum juga diterima,” Katanya.

Sementara Milna Sari (ahli waris) menyampaikan enam harapannya kepada  DPRD Kota Medan Mohon dukungan moral dari DPRD Kota Medan untuk mempertanyakan kejelasan proses hukum tentang kasus tergilasnya suaminya di BICT pelabuhan Belawan dan kejelasan surat kepolisian pelabuhan Belawan No.B/26/I/2013/SPK perihal permintaan Visum Et Repertum An. Mujianto kepada RSU. Pirngadi Medan tanggal 26 Januari 2013.

Mohon dukungan moral dari DPRD Kota Medan untum mendesak pimpinan Jamsostek segera mengeluarkan hak JKK dan JHT an. Mujianto sesuai dengan uu yang berlaku,mohon dukungan  untuk mendesak kadis dinas sosial dan tenaga kerja kota medan keluarkan surat keputusan perincian hak pesangon dll dan surat penetapan kecelakaan kerja an. Mujiono.

Mohon dukungan untuk mendesak pengurus Kopkarpel BICT segera mengeluarkan seluruh hak-hak ahli waris sesuai uu ketenaga kerjaan.Mohon dukungan moral untuk mendesak Direktur Pelindo I  agar sudi kiranya memberi perhatian dan bantuan yang layak pada ahli waris an. Mujianto dan memohon dukungan untuk mendesak GM BICT palabuhan Belawan agar memberi bantuan yang layak pada ahli waris an. Mujianto.

Manager Kopkarpel H. lily Sumatri mengaku, pihak Kopkarpel sudah membanyarkan hak normatif yang menjadi hak  dari ahli waris sebagaimana sesuai UU nomor 13 antara lain uang penghargaan sebesar Rp. 5.025.000,- uang pesangon Rp. 13.400.000,- uang pengatian hak Rp. 2.763.750,- simpanan wajib alm. Rp. 273.000- , simpanan pokok Rp. 50.000,- jadi total yang kami sudah berikan sebesar Rp. 21.513.750,-, ujar H. Lily, namun kenyataan ada dugaan uang santunan disunat sebab yang diterima ahli waris Mirna sari hanya sebesar Rp 11 juta, akantetapi anehnya secara tertulis Mirnasari sudah terima Rp 21 juta.

Juliaman Damanik anggota komisi B mengatakan agar hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi di Kopkarpel dalam mengajukan klaim kepada jamsostek sebab tentunya pada saat pengajuan klaim dan peberian data terakhir peserta jamsostek dari Kopkarpel harus benar - benar teliti, dan kepada jamsostek Juliaman meminta agar segera menyerahkan atau membayarkan klaim itu kepada ahli waris, sebab tentunya dana tersebut sangat dibutuhkan oleh ahli waris dan anaknya yang masih bayi tersebut, jadi jamsostek juga jangan main-main dalam pembayaran klaim ini, ujar Juliaman

Sementara Ismail Alex Sekjen DPP LSM Ciffor selaku pemegang kuasa dari ahli waris disela-sela menjelang rapat selesai mengatakan, bahwa dalam keterlambatan pembayaran  klaim apapun yang menjadi alasan  dari pihak Jamsostek sepenuhnya menjadi tanggung penuh mereka (jamsostek) sebab pihak ahli waris dalam hal ini sangat membutuhkan dana dari klaim tersebut, dan Alex kembali menambahkan bahwa ini adalah cerminan dari sistem kinerja dari pihak Jamsostek dan pihak Disnaker yang tidak tanggap dan tidak perduli terhadap pekerja, sebab kesalahan aplikasi yang disebutkan mereka tentu sangat merugikan pihak ahli waris apakah nantinya keterlambatan pembayaran klaim akibat kesalahan dari aplikasi mereka juga akan dibayar, dan pihak Disnaker juga terlalu banyak duduk dan menunggu atau menunggu bola seharusnya  dalam kasus ini pihak Disnaker harus jemput bola, jangan hanya duduk saja seperti tidak mempunyai pekerjaan saja, padahal mereka harus mengurus ribuan buruh di kota Medan ini,”Ungkap Alex.(R.Guslim).

Ikan Impor Merambah Ke Pasar Tradisional, Dirjen PSDKP Larang Ikan Impor

Belawan,Metro Sumut

Syahrin Abdurahman Dirjen pengawasan Sumber daya Kelautan Perikanan (PSDKP) mengatakan pasokan ikan impor jangan sampai merambah ke pasar tradisional agar tidak menganggu kegiatan industri disuatu daerah maupun menimbulkan keresahan bagi nelayan hingga terganggunya harga pasaran ikan nelayan lokal,"Itu harus betul-betul kita kawal bersama Kepala Dinas Perikanan", Katanya sambil meminta bantuan informasi kepada rekan media untuk segera menginformasikan adanya ikan impor merambah ke pasar tradisional usai meninjau penangkapan kapal ikan Malaysia illegal fishing di Belawan kemarin .   

Sementara Dirjen PSDKP juga menegaskan,untuk pengawasan ikan impor selalu diawasi sesuai dengan regulasi dan prosedur importir kalau memang dibutuhkan di suatu daerah karena kelangkaan atau kekurangan untuk industri, untuk kebutuhan  masyarakat sesuai dengan aturan bahwa itu melalui Kepala Dinas perikanan kelautan Provinsi jadi para importir itu mengajukan ke Kadis selanjutnya diseleksi Kadis.

Selanjutnya Kadis akan menyeleksi serta diteruskan ke Jakarta ke Dirjen P2HP serta akan mengecek lagi maupun diverifikasi lagi ke daerah barulah dikeluarkan izinnya, setelah ada izin kami mendapatkan tembusan dari Dirjen P2HP bahwa telah diizinkan Bla bla bla.

Sehingga kami bisa memantau ada kemungkinan masuknya ikan impor, begitu masuknya ikan impor di pelabuhan dimana pun di 5 pelabuhan masuknya ikan impor, yaitu Belawan, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar maka para pengawas sudah merapat disana.

Masuk pintu pertama lewat Beacukai ditentukan pajak masuknya kemudian dicek karantina mengenai kesehatan ini benar atau tidk setelah itu masuk kedalam gudang maupun ke tempat sesuai permohonan tetap kita kawal.imbuhnya.(Raden Guslim/Hamnas/Zulhadi).

Akibat Anggaran dan Sarana Terbatas Illegal Fishing Merajalera

 Belawan,Metro Sumut

Syahrin Abdurahman Dirjen Pengawasan Sumber daya Kelautan Perikanan (PSDKP) mengatakan secara umum Jujur diakui bahwa memang kemampuan operasional dan anggaran kapal patroli kita dari tahun ke tahun menurun, kita maklumlah mungkin karena kondisi bangsa kita, ditahun 2012 jam operasional kapal 140 hari pertahun, ditahun 2013 malah menurun 115 hari saya dengar-dengar akan ada pemotongan lagi akibat kenaikan BBM.

Lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan turun lagi dari 115 hari, tapi tidak masalah, pasukan kita di kapal dan dipangkalan mereka sangat profesional dan saya bangga dengan mereka tetap kinerja tidak berkurang, artinya apa?, ditahun 2012 itu kita memeriksa sampai 4326 unit kapal ikan asing maupun kapal berbendera Indonesia dan kita bisa menemukan kapal illegal fishing terdiri dari 70 kapal ikan asing sisanya 42 kapal berbendera indonesia. 

Sementara untuk tahun ini sampai dengan kapal yang baru ditangkap ini kita telah memeriksa 366 kapal baik di barat dan ditimur telah 40 kapal yang diproses karena ada pelanggaran illegal fishing terdiri dari 22 kapal ikan asing dan 18 kapal ikan Indonesia. 

Kalau kita lihat data itu, bahwa kinerja kapal pengawas kita pantang surut walaupun ada keterbatasan-keterbatasan, tapi kita temukan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu 2012 dengan tahun 2013 yang dulu banyak kita periksa tapi pelanggaran agak menurun. 

Tapi di tahun 2013 trennya berbeda, mungkin juga sudah tahu pelaku-pelaku illegal fishing dengan kemampuan kita, kita ngak ngerti, trennya berbeda yang kita periksa 366 sudah menemukan 40 kapal yang melakukan pelanggaran illegal fishing, artinya ngak begitu banyak kita periksa karena kemampuan kita terbatas tapi pelanggaran sedikit. Nah inilah yang bapak Menteri KKP yang arahkan kepada kami supaya kita lakukan operasi penanganan illegal fishing yang serius efektif dan efisien.Ungkap Dirjen PSDKP usai meninjau penangkapan kapal ikan Malaysia yang digiring ke Pelabuhan Belawan kemarin.(Redaksi).

LPM Tanah 600 Marelan Dukung Warga Lingkungan Tiga

Medan Marelan,Metro Sumut

Segenap Pengurus LPM Tanah 600 Marelan yang diketuai Ramli Harahap,Seketaris Umum LPM Suherman Nasution dan Rabidin Bendahara Umum perduli dan mendukung warga masyarakat lingkungan 3 untuk menyelesaikan masalah antara Pihak Pengembang atau pemilik proyek tersebut,Jumat (10/05/2013)

Menurut Rabidin Bendahara Umum LPM Tanah 600 Marelan salah satu pengurus menyebutkan mereka mendapat laporan dari masyarakat tentang proyek penimbunan tanah yang sangat meresahkan masyarakat setempat seperti debu berasal dari proyek tersebut masuk kedalam rumah mengakibatkan isi perabotan dalam rumah berdebu campur tanah dan beberapa fasilitas rusak seperti jalan retak atau hancur serta drainase sepanjang proyek tersebut tertutup tanah bila waktu hujan daerah proyek tersebut tergenang air diakibatkan drainase tidak jalan,”Ungkap Rabidin bendahra umum LPM Tanah 600 Marelan.

Rabidin menambahkan,inilah fungsi LPM untuk membantu Program Pemerintah,mendukung atau menjalankan Program Pemerintah yang diamanahkan,membantu dan bekerjasama dengan Kelurahan,yang sangat terpenting membantu masyarakat salah satunya permasalahan yang sekarang ini antara masyarakat lingkungan 3 pasar 1 rel Kelurahan tanah 600 Kecamatan Marelan dengan pengembang atau pemilik Proyek,”Kata Rabidin.(Redaksi)

Proyek Penimbunan Tanah Meresahkan Warga

Medan Marelan.Metro Sumut

Proyek penimbunan tanah dijalan Marelan 9 lingkungan 3 pasar 1 rel Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan membuat resah masyarakat,semenjak adanya proyek penimbunan tanah yang rencananya akan dibangun perumahan didaerah tersebut berdampak kepada masyarakat seperti debu atau tanah bekas timbunan berserakan dijalan,mengakibatkan bila dihari hujan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut arus berhati-hati,Jumat (10/05/2013)

Rabidin Bendahara Umum LPM Tanah 600 dan salah satu warga lingkungan 3 angkat bicara tentang proyek penimbunan tersebut,Rabidin mengatakan dia mendapatkan laporan dari warga tentang proyek penimbunan tanah didaerah tersebut yang tidak ramah lingkungan dan tidak memperhatikan kondisi jalan rusak diakibatkan truk pengakut tanah,sebelum adanya proyek tersebut jalan tersebut bagus,”Saya minta kepada pengembang dan pemilik proyek tersebut untuk memperhatikan lingkungan sekeliling,memperhatikan kenyamanan masyarakat,memperhatikan fasilitas yang dirusaknya seperti jalan dan drainase yang sebelum adanya proyek tersebut fasilitas tersebut bagus,saya berharap pihak pengembang dan pemilik proyek tersebut harus bertanggung jawab”Tegas Rabidin Bendahara Umum LPM Tanah 600 Marelan.

Menurut Rabidin,Proyek tersebut belum ada kordinasi kepada masyarakat setempat dan meminta ijin kepada masyarakat setempat,Rabidin menegaskan bila dalam waktu dekat pihak pengembang dan pemilik proyek tersebut tidak memperbaiki fasilitas yang dirusaknya dan tidak berkordinasi dengan masyarak setempat,Rabidin dan ratusan masyarakat lingkungan 3 serta didukung OKP PP akan berencana menutup sementara proyek tersebut,”Kata Rabidin.(Redaksi)

FKPPI dan Ratusan Warga Pertahankan Hak Tanah Eks Consesi Helvetia Labuhan Deli

Labuhan Deli,Metro Sumut

Segenp elemen masyarakat yang  tergabung dalam Presidium Pusat Reclasering Indonesia dan FKPPI melalui Marlian Rusni, SH dan Budi Damanik meminta perlindungan hukum serta mendesak Kapolsek Medan Labuhan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapoldasu dan Kapolri menindak tegas segerombolan penggarap liar dibekingi oknum dari salah satu Partai,Ormas dan KTMLI di lahan 94 Hektar di Pasar 10-11 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Jumat (10/05/2013).

Informasi yang dihimpun Media www.metrosumut.com ,menurut Presidium Pusat Reclasering Indonesia telah menyurati Kakanwil BN Sumut agar areal tanah seluas 94 Ha diukur dan diterbitkan sertifikatnya untuk proses pembangunan perumahan rakyat dengan alas hak surat pelepasan hak dari Sultan Deli, karena tanah tersebut diberikan Sultan Deli untuk membangun rumah rakyat sesuai PP 24/thn 1997    

Sementara ratusan warga yang didampingi FKPPI telah berupaya mengusai dan mengusahai kembali lahan seluas 94 hektar di Pasar 10-11 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan telah dipasangnya plank di lokasi lahan berbunyi "Tanah Seluas 94 Hekatr sesuai surat pelepasan Hak dari Sultan Deli tanggal 25 Oktober 1997.

Namun sebagian lokasi tersebut telah dibangun rumah permanen dan semi permanen oleh penggarap liar yang menduduki lahan tanpa memiliki alas hak dan membangun rumah tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemerintah sesuai hasil investigasi di lapangan, ternyata para penggarap liar tersebut berani membangun di areal tanah milik orang lain dikarenakan mereka telah membeli tanah tersebut dari kelompok tani KTMLI dibekingi oleh oknum dari Partai dan OKP serta BPRPI yang juga diduga didukung aparat hukum.

Disaat FKPPI dan masyarakat pasar 10-11 Desa Manunggal dalam mempertahankan haknya pada Rabu (08/05/2013) telah dihadang segerombolan penggarap liar dengan menggunakan senjata tajam yang diprovokasi oleh oknum mengaku dari salah satu partai sehingga menimbulkan nyaris bentrok di lapangan, dan ada pihak yang mengaku-ngaku anggota BIN digelar AT (Anto Tengkorak) yang membawa senpi.

Atas kejadian tersebut, FKPPI dan masyarakat melalui Reclasering Indonesia melaporkan kejadian tersebut kepada kapolsek Medan Labuhan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapoldasu dan Kapolri meminta perlindungan hukum agar segerombolan penggarap liar dibekingi oknum Partai Perjuangan, OKP, BPRPI dan KTMLI segera ditindak dengan tegas.

Dan diminta kepada Satpol PP untuk segera membongkar bangunan rumah permanen dan semi permanen yang dibangun diatas tanah milik orang lain diduga bangunan-bangunan liar tersebut bernilaipuluhan juta rupiah perunitnya.Kabarnya penggarap liar tersebut dipaksa harus membangun rumah diberi batas waktu tanggal 8 Mei 2013, terbukti dilahan garapan tersebut dipasang plank oleh kelompok-kelompok penggarap.(Raden Guslim/Hamnas).

REDAKSI

PORTAL RESMI BERITA ONLINE METRO SUMUT

CV.CAHAYA BARU NPWP: 02.716.827.7-113.000

WWW.METROSUMUT.COM

PENDIRI

HAMDAN NST

PEMBINA

LSM LPPNRI

PIMPINAN PERUSAHAAN

HAMDAN NST

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN

SUPRIADI

DEWAN PENASEHAT

G.TAMPUBOLON / HERWAN.HB.SE / H.RUSTAM EFENDI NST / DARWIN YUSMA / ALI SYAHBANA / SITI ROILAN SIREGAR / FAHRUDIN NST

PENASEHAT HUKUM

AGUNG HARJA SH   /WANSAKYA

PIMPINAN UMUM

HAMDAN NST

PIMPINAN REDAKSI

HAMDAN NST

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

SYAHRIL KOTO/CHAIRUL AMRI SH/AHMAD FAHRI NST/PJS RUSMAN

REDAKTUR PELAKSANA

NIRWANSYAH

KEPALA KORDINATOR LIPUTAN WILAYAH

RUSMAN

WAKIL KEPALA KORDINATOR LIPUTAN WILAYAH

SURIADI ST

REDAKTUR EDITOR

MUHAMMAD MUKTI SYAHALI, ST

WAKIL REDAKTUR EDITOR

PANJI LARAS

REDAKTUR

RADEN AGUS SALIM/HOTBINER SILAEN/BAMBANG RIANTO SANI/ALPIN/ZULHADI / ZULKIFLI / SUDARMAN

KORDINATOR LIPUTAN SUMUT

SYAFRIZAL SE

WAKIL KORDINATOR LIPUTAN SUMUT

MASHURI LUBIS

KORDINATOR LIPUTAN KOTA

SISWANTO NST

KABIRO LABURA

MUKHLIS SAID HASIBUAN

KABIRO ROKAN HILIR

K.A.ADI SANJAYA

KABIRO DUMAI

MHD.IKHLAS

REPORTER
HAMNAS / MUHAMMAD NUR/MANSUR NST

REPORTER JAKARTA
MELVY / SANDY

KEPALA KORDINATOR TIM BUSER

SUPRIADI

KEPALA TIM BUSER
ALFIAN BUTAR-BUTAR

TIM BUSER/REPORTER

SUHENDRA/ADAMUDIN EFENDI/MISLAN WAHYUDI/SUNARIYO/FAISAL OMAR/MARADAT SIANIPAR/INDRA GUNAWAN/JAN TONIUS VOODSON MANALU/AHMAD DOMO MANIK

REPORTER BELAWAN

RIZKY  FARAZY IQBAL

REPORTER DELI SERDANG

RAHMAT ADI PUTRA HARAHAP S.PDI

REPORTER ROKAN HILIR

SUNARDI/DURAHMAN/LEGIMAN/LEGIMAN/ANDIK/PONIRIN/MUKTAR

REPORTER KAB.LABUHAN BATU

SAMIN NST

OFFICE

JALAN MARELAN RAYA GG.KARYA MANDIRI PASAR 2 BARAT KEL.RENGAS PULAU KEC.MEDAN MARELAN MEDAN MARELAN-SUMUT,EMAIL: hamdanpphe@yahoo.co.id / redaksi.lensaberita12@yahoo.com , HP:081264459676 BANK MANDIRI SYARIAH A/N HAMDAN NASUTION NO.REK.7045637958 (KODE BANK 451).

KEPADA PIHAK INSTANSI BILA ADA YANG MENGAKU WARTAWAN METRO SUMUT ONLINE DAN NAMANYA TIDAK TERCANTUM DI BOX REDAKSI HARAP MENGHUBUNGI 081264459676 ATAU MENGHUBUNGI PIHAK YANG BERWAJIB.

Kapolda Sumut Berangkatkan 140 Anggota Brimob Ke Papua

Medan,Metro Sumut

 Irjen Wisjnu AS Kapolda Sumut memberangkatkan 140 anggota Brimob Poldasu sebagai BKO (Bawah Kendali Operasi) kee Papua. Pemberangkatan itu dilakukan dalam satu uparaca,"140 personil Brimob dikirim ke Papua dalam rangka pengamanan PT.Freeport Indonesia sekaligus penjagaan untuk keamanan dilokasi rawan terjadi konflik dan bentrok dengan masyarakat,"Ungkap  Wisjnu Saat apel pelepasan personil Brimob Polda Sumut BKO Polda Papua di Mapoldasu. Penugasan anggota Brimob Poldasu ke Papua sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor TR/200/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

lanjut Wisnju, Personil Brimob Polda Sumut menjalankan tugas ke Papua bersama satuan Gegana Korp Brimob Polri dan Personil Sat Brimob Polda Jawa Barat untuk menggantikan serpas BKO Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekitar  140 personil Brimob Poldasu ini, akan bertugas sekitar 6 bulan di Polda Papua ."Hari minggu ini tanggal 5 Mei 2013 diberangkatkan ke Polda Papua, dan lama penugasan sesuai perogram sekitar 6 bulan, untuk para istri dan keluarga yang ditinggalkan, untuk dapat menyikapi sebagai seorang prajurit Bhayangkara, berikan dukungan dan ketenangan pada suami untuk dapat melaksanakan tugas dengan tenang,"Tambah Wisjnu.(Red)

Lelaki Tua Dianiaya Dishub Deli Serdang Sampai Babak Belur

Medan,Metro Sumut

Sangat disayangkan prilaku seorang aparatur Negara yang menganiaya Muhammad Syarif (74) warga Jalan Pasar VII tengah Gang Iman, Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sampai babak belur, dia meminta Bupati Deliserdang untuk memecat para bawahannya yang bertindak sebagai preman.

Permasalahannya  lelaki lanjut usia yang berjualan cabe di Pasar Bengkok ini menerima perlakuan sadis tidak manusiawi yang dilakukan oleh tiga orang Dinas Perhubungan Deliserdang.

Saat ini Korban terpaksa harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Pirngadi Medan lantaran butuh perawatan medis karena luka serius yang dialaminya.

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut kasus ini bermula aksi penggusuran pedagang yang dilakukan oleh pihak Dishub Deliserdang. Bahkan dengan beringas oknum ini menghancurkan dagangan milik korban.

Bukan  hanya itu saja,korban juga mengalami penganiayaan berupa pemukulan, menyeret korban sejauh 50 meter yang dilakukan oleh orang itu personil Dishub Deliserdang.

Sementara yang diutarakan Reni Sinurat (48) salah satu pedagang kepada media ini  mengatakan bahwa pagi tadi korban sedang berjualan cabe dipinggir terminal bengkok Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang.

Secara tiba - tiba 3 petugas Dishub Deliserdang yakni Bonsar Purba sebagai Kepala Terminal (Kater), Simamora dan satu lagi bermarga Purba. Menghampiri dagangan milik M. Syarif, tanpa basa-basi langsung membalikkan dagangannya. Sehingga dagangan cabe, tomat dan bawang milik M.Syarif hancur berantakkan.

Tidak terima M.Syarif menegur ke tiga petugas Dishub itu. Malah ketiga petugas itu menyeret M.Sarif dan memukulinya, ditendang dan dipijak - pijak. Parahnya lagi M. Sarif dibalok pakai broti. Akibatnya, M.Sarif mengalami luka pada kedua tangannya dan di badan serta kepala mengalami luka memar.

Tidak mau pertengkaran itu berlanjut, para pedagang lain langsung melarikan M.Syarif dan selanjutnya dengan kondisi berdarah - darah, M.Syarif ditemani 2 teman pedagang membuat laporan ke Mapolsek Percut Sei Tuan. Oleh Juru Periksa (Juper) M.Syarif disarankan buat visum ke RSUD dr Pirngadi Medan untuk melengkapi berkas. "Tak ada prikemanusiaan orang itu, masak dagangan orang dihancurkan, malah main pukul lagi padahal pak M.Sarif kan sudah tua, padahal saat itu kami ramai kalau kami anarkis aja bisa tapi kami tidak mau gitu," kata Reni Sinurat.

Dikatakan Reni Sinurat, pergusuran para pedagang kaki lima pajak bengkok yang pertama dilakukan pihak Dishub Deliserdang sudah 2 tahun yang lalu dengan alasan pembuatan terminal di kawasan itu. Namun saat itu para pedagang sepakat dengan Kadis Dinas Perhubungan Deliserdang Anda Subrata bahwa pihaknya akan membangunkan 41 kios untuk para pedagang kaki lima.

Namun hingga kini janji itu tidak direalisasikan, sehingga para pedagang kaki lima kembali berjualan di daerah terminal tersebut dan akhirnya bentrok pedagang dan Dishub Deliserdang terjadi. "Kekmana kami tak jualan lagi di sana, orang janji Kadis tidak ditepati, katanya mau membangun 41 kios," Kata Reni Sinurat. (Red)

Walikota Medan Santai Saat Di Persidangan

Medan,Metro Sumut
Walikota Medan Rahudman Harahap MM, santai selama menjalani proses persidangan di  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam persidangan berlangsung Rahudman dengan seksama mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Dwi Aries Sudarto, Albert Pangaribuan, Polim Siregar dan Marcos Simaremare terkait dugaan korupsi dana TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa) mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,590 miliar.

Terlihat penuntut umum, secara bergantian menyatakan Rahudman yang saat itu menjabat Sekda Pemkab Tapsel bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupten Tapanuli Selatan (penuntutan terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap) melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau oranglain dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sehingga merugikan keuangan negara.

Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada 6 Januari 2005 dan 13 April 2005 yang diajukan Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang dicairkan sebelum APBD TA 2005 disahkan.

Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku membidangi penyaluran dana TPAPD. Bahkan dana TPAPD Triwulan I dan II sebesar Rp2,071 miliar yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Kemudian APBD Pemkab Tapsel TA 2005 disahkan pada 25 Mei 2005 dengan menetapkan besarnya anggaran untuk TPAPD sebesar Rp5,955 miliar.Untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan terdakwa Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, pada 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt Sekda Pemkab Tapsel mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2,737 miliar kepada BUD Hapian Tambunan.

Lalu dana tersebut disalurkan kepada Rustam Efendi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa.Selanjutnya Leonardy Pane dan Aamrin Atmbunan mengajukan SPP untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2,737 miliar.

Namun dananya tidak diberikan lagi kepada Sekda Pemkab Tapsel karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan.

Akibat perbuatan keduanya, telah merugikan negara atau Pemkab Tapsel sebesar Rp2,071 miliar atau setidaknya sebesar Rp1,590 miliar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Sumut.

Perbuatan terdakwa Rahudman Harahap diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai pembacaan surat dakwaan, majelis hakim yang diketuai oleh hakim Sugiyanto menunda sidang sampai 14 Mei 2013 tanpa adanya perintah penahanan terhadap orang nomor satu di Kota Medan ini.(Hamnas/Raden Guslim).

Bupati Labura Dan Kadis Kesahatan Labura Bantu Biaya Perobatan Bayi Penderita Hermafrodit

Labura,Metro Sumut

Sungguh sangat terpuji dan mulia prilaku seorang pejabat nomor satu di Pemkab Labura yang masih peduli dengan warganya tentang kesehatan,salah satunya yang telah diperbuatnya di Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Budiono dan Islin salah satu warga setempat sangat terharu dan Kaget dengan kedatangan orang nomor satu di Kabupaten basimpul kuat babontuk elok ini H.Kharuddinsyah Sitorus bersama Siti Rohilan Siregar Kepala dinas Kesehatan beserta rombongan kerumah mereka Senin (08/04).

Kunjungan Bupati kerumah Budiono untuk melihat kondisi bayi mereka penderita Hermafrodit (berkelamin ganda) yang lahir beberapa hari yang lalu, sekaligus memberitahukan kepada orang tua bayi, akan membantu bayinya untuk di rujuk kerumah sakit Propinsi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan segala biaya perawatan dan pengobatan akan ditanggumg oleh Pemkab Labura,“Saya akan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk merujuk si bayi ini kerumah sakit di Medan”Kata H.Buyang panggilan akrabnya.

Budiono dan istrinya salah satu warga yabg mendapatkan bantuan dari Bupati Labura mengucap terima kasih dan sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan Bupati,Kepala Dinas Kesehatan Labura dan Pemkab Labura, terlihat dari tampak dari wajah mereka. Apalagi saat Bupati memberikan bingkisan berupa perlengkapan bayi kepada mereka,“saya sanggat bersyukur dan berterima kasih atas semua bantuhan ini, apapun nanti jenis kelamin anak saya secara medis kami akan menerimanya” Ungkap Budiono dan istrinya salah satu warga yang mendapat bantuan dari Bupati Labura dan Kadis Kesehatan Labura.(Redaksi)