Amerika Dan Jepang Lirik Batik Asal Cianjur

Cianjur,Metro Sumut

Akhirnya dunia melalui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Kebudayaan menetapkan batik merupakan warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia,atas dasar itu pula antusiasme masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap pembuatan batik mulai tinggi,demi melestarikan budaya Indonesia  masyarakat Cianjur pun berkontribusi menciptakan motif-motif batik kontemporer yang disebut motif Cianjuran.

Seperti yang dipamerkan Ratih Ardianti (29), warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Masjid Salman Alfarisi, RT 22/RW 02, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam acara pameran usaha kecil menengah di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Minggu (2/6/2013),"Motif Cianjuran itu bermacam-macam. Yang jelas, setiap motif batik itu menunjukkan ciri khas dari Kabupaten Cianjur" Ungkap Ratih.

Ratih menambahkan, batik motif Cianjuran memang berbeda dengan motif batik yang sudah ada di Indonesia,motif Cianjuran diantaranya motif kuda kosong, kecapi suling, gendang, beas (beras) dan ayam pelung,setiap motif itu, kata Ratih, memiliki filosofi masyarakat Kabupaten Cianjur,"Kuda kosong  misalnya menggambarkan tunggangannya Aryawiratanudatar seorang tokoh terkemuka di Cianjur yang memperjuangkan kemerdekaan Cianjur" kata Ratih seraya menyebutkan ikon motif batik Cianjur adalah motif beasan mengingat Cianjur merupakan produsen beras pandan wangi.

Pada saat acara pameran usaha kecil menengah itu, Ratih memamerkan batik Cianjuran dengan teknik batik cap dan batik tulis yang sudah dipamerkannya sejak Sabtu (1/6/2013),hasil karyanya itu merupakan penerapan hasil pembelajaran yang didapat pada 2009 ketika motif Cianjuran mulai dikenal.

Namun diakui Ratih, batik Cianjuran belum setenar batik dari Pekalongan, Solo dan Yogyakarta,Sebab  batik Cianjuran masih tergolong baru di dunia batik,menurut Ratih  setiap pembeli harus merogoh kocek sekitar Rp 150.000 untuk membeli satu meter bahan batik,"Batik dari Cianjur memang masih tradisional  belum menggunakan printing,warnanya juga masih menggunakan bahan alami,selain itu  kami lebih mengutamakan kualitas sehingga pemakainya merasa nyaman ketika memakainya" Tambah Ratih.

Ratih yakin, kendala tersebut tidak akan membuat perajin batik Cianjuran kehilangan semangat terutama dalam membangkitkan kerajinan batik asal Cianjur, lagi pula  sekarang sudah ada peraturan bupati (perbup) tentang batik Cianjuran, yakni Perbup No 430/Kep.55-KOPDAGINPAR/2013,"Setiap pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur wajib memakai batik Cianjuran, Selain itu setiap siswa sekolah juga harus memakai seragam batik Cianjuran hasil karya siswanya" kata Ratih.

Menurut Ratih, adanya perbup itu bisa dijadikan peluang usaha bagi pegiat batik di Kabupaten Cianjur, terutama yang ingin mengembangkan usaha batik di Cianjur. Ratih pun optimistis batik Cianjuran mampu menembus pasar internasional seperti batik dari daerah lainnya di Indonesia.

"Batik Cianjuran mulai dikenal pejabat-pejabat di pemerintahan pusat sehingga tidak perlu khawatir untuk tidak laku. Dan saya tidak diperbolehkan untuk menyerah dalam mengembangkan motif Cianjuran," kata Ratih mengutip pernyataan anggota DPR RI Inggrid Kansil ketika datang ke stannya, Sabtu (1/6/2013).

Inggrid sendiri datang ke pameran UKM itu bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, Syarif Hasan, serta Elma Theana. Dalam kunjungannya, Syarif memang datang untuk meresmikan acara tersebut. "Beliau (Inggrid, Red) sendiri memborong batik ini untuk bisa dikenal rekan-rekannya di Jakarta" kata Ratih.

Kasi Bina Perindustrian Program Kimia Elektronik dan Aneka Disperindag Kabupaten Cianjur, Henni Purwaningsih, mengacungkan jempol untuk batik Cianjuran. Diakuinya batik Cianjuran mulai menembus pasar internasional.

"Kini batik motif Cianjuran itu mulai diincar Amerika Serikat, Jepang, dan Dubai (Uni Emirat Arab) meski masih tergolong baru," Ungkap Henni di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Minggu (2/6/2013).

Menurut Henni, sepak terjang perajin batik di Kabupaten Cianjur memang cukup fantastis sehingga mulai diincar negara luar. Padahal, batik Cianjuran itu baru muncul 2009 ketika Kementerian Pendidikan ingin mencetak tenaga pembuatan batik,"Hal ini merupakan upaya dan jerih payah dari para perajin batik motif Cianjuran yang terus-menerus melakukan promosi, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui bantuan pemerintah daerah" kata Henni.

Henni pun menyebut, batik Cianjuran juga sudah dikenal luas di tingkat masyarakat Kabupaten Cianjur dan tingkat nasional. Bahkan pemesanan batik Cianjuran ini tak hanya di Pulau Jawa, tapi sudah sampai pulau Sumatra,"Kami pun akan membawa perajin batik Cianjuran memamerkan hasil karya di Jakarta Fair nanti. Diharapkan juga jumlah perajin batik Cianjuran yang kini masih tercatat sebanyak 13 orang bisa bertambah sehingga mudah memasyarakatkan batik Cianjuran ini," kata Henni.(Yeni)

Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso Di Periksa KPK

Jakarta,Metro Sumut

Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat,"Ada dokumen yang saya bawa, terkait kelengkapan klarifikasi pekerjaan" Ungkap Machfud singkat saat tiba digedung KPK Jakarta, Selasa. 

Digedung KPK Machfud mengaku diperiksa untuk tiga tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor. 

KPK pada hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik serta staf khusus Menpora Fahrudin dalam kasus ini. 

PT Dutasari Citralaras adalah perusahaan yang mendapat jatah subkontraktor bidang mekanikal elektrik dari pemenang lelang PT Adhi Karya,pada pemeriksaan sebelumnya, Machfud mengakui bahwa perusahaannya menerima Rp63 miliar sebagai uang muka dalam proyek Hambalang. 

Ia membantah uang Rp63 miliar itu sebagai "fee" yang dibagi-bagikan kepada mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menpora Andi Mallarangeng, serta sejumlah anggota DPR seperti yang diungkapkan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. 

Machfud juga membantah ada pertemuan terkait anggaran Hambalang di Hotel Ritz Carlton Jakarta yang dihadiri oleh mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Anas Urbaningrum, dan Nazaruddin, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Malllarangeng. 

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor. 

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara. 

Terkait kasus yang sama, KPK juga telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait dengan kewajibannya. 

Rencananya KPK akan menerima hasil audit BPK pada pekan lalu, namun ternyata tim BPK menyatakan belum menyelesaikan audit tersebut sehingga KPK belum dapat menentukan kerugian negara dalam pengadaan Hambalang. 

Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu. 

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010. 

Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa. 

Hasil audit investigatif tahap satu Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar.(Melvy)

DPRD Sumut Reses Ke Dapil

Medan,Metro Sumut

Sebanyak 100 anggota dewan Senin (3/6) melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing. Hampir semua ruangan di gedung baru tersebut tidak ada aktifitas. Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri mengungkapkan kegiatan reses dilakukan sesuai  jadwal yang ada.  "Anggota Dewan reses ke dapil masing-masing," ujarnya, kemarin di DPRD Sumut. Dan Sigit sendiri melakukan kegiatan reses di Kota Medan yang merupakan dapilnya saat maju menjadi anggota DPRD Sumut 2009 lalu.

Berdasarkan amatan wartawan, reses kali ini tampaknya masih berkisar pada keluhan masyarakat terkait berbagai hal termasuk kerusakan jalan.Pada rapat paripurna dewan dalam penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan reses I Tahun sidang IV tahun 2012-2013 lalu, pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara ke kab/kota di Sumatera Utara menyampaikan bahwa temuan mereka di lapangan menyangkut kerusakan jalan. Dan laporan kegiatan pelaksanaan reses DPRD Sumatera Utara yang disampaikan dewan, sangat berguna sebagai masukan Pemprovsu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pada rapat paripurna reses lalu Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun yang menerima reses setiap Dapil mengatakan, hasil laporan kegiatan reses yang dibacakan dari masing-masing Dapil akan segera diberikan kepada Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST dengan harapan menjadi masukan bagi Pemprovsu.Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) H Nurdin Lubis menjelaskan, usulan ini akan menjadi kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimulai dari usulan yang ada. “Saya ucapkan banyak terimakasih, dan laporan ini akan menjadi masukan kami untuk melakukan pembangunan secara cepat,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Nurdin, melalui surat Gubsu yang dibacakan, keadaan yang kondusif di Sumatera Utara harus terus dipertahankan. Di sini, perlu kerjasama dari seluruh masyarakat Sumut, agar keadaan yang kondusif ini dapat terus terjaga, ucapnya.(MS MASHURI)

KPK Akan Periksa Rahudman

Medan,Metro Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau penanganan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Kasus itu mendapat perhatian dari KPK kendati masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).

Busyro Muqoddas Wakil Ketua KPK mengatakan penyidik KPK sudah berkomunikasi dengan Kejati Sumut. Sejauh ini, kasus tersebut masih terus berproses di Kejati. KPK masih belum menentukan, apakah akan mengambil alih kasus ini atau tidak. Pasalnya, Kajati Sumut Noor Rachmad sudah berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut "Kami masih punya optimisme bisa ditangani jajaran Kejati di Sumatera Utara," kata Busyro kepada wartawan di Hotel Grand Angkasa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, usai menutup acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi yang menjerat Rahudman Harahap terjadi sewaktu dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan. Dia dinilai bertanggung jawab atas korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tahun anggaran 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp 1,5 miliar.

Kejati Sumut sudah menetapkannya sebagai tersangka sejak 2,5 tahun silam, namun pemeriksaan pertama dalam kapasitas tersangka baru dilakukan pada 3 Desember 2012 lalu. Sejak pemeriksaan pertama itu, belum ada pemeriksaan lanjutan oleh Kejati.

Proses yang lamban inilah yang membuat banyaknya desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa KPK memantau kasus tersebut.(Zulhadi)