Pejabat Nomor 2 Di Bogor Tersangka Kasus Video Mesum

Bogor,Metro Sumut

Dalam kasus tersangka kasus video mesum dilakukan oleh Pejabat nomor dua di Bogor, Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video mesum yang melibatkan mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya. Kasus video tersebut mencuat sejak tahun 2010.

Informasi yang dihimpun Media WWW.METROSUMUT.COM Karyawan Faturahman yang tercatat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor tersandung kasus penyebaran video porno Rudy Harsa Tanaya. Martinus mengatakan, Wabup Bogor ini dijerat dengan Pasal 29 Undang-undang Pornografi dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta atau menyuruh seseorang melakukan kejahatan.

Kasus dugaan video mesum Rudy Harsa Tanaya (RHT) dengan seorang mahasiswi di Bandung merebak sekitar 2010 lalu. Film berdurasi lima menit itu sengaja dikirim seseorang ke DPP PDIP disertai surat untuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengirimnya tertulis Juliana Putri Ningrum tertanggal 6 Desember 2010. Surat itu tanpa tanda tangan.

Rudy yang tidak terima penyebaran video itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat. Polisi yang menyelidiki pelaku penyebaran kemudian menangkap Indra Lesmana, pengurus DPC PDIP Kabupaten Bogor. Indra kini mendekam di Lapas Kebon Waru Bandung sejak Januari 2013.(Ayu)

Salah Satu Caleg Tewas,PAN Sebut Serangan Jantung

Jakarta,Metro Sumut

Tragedi peristiwa tewasnya Amiluddin Kunsi (35), Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muna, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak merasa kecolongan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Muladi mengatakan, syarat sehat jasmani rohani yang ditetapkan KPU untuk bakal caleg, tidak mengikat pada kasus tewasnya Kunsi yang diduga sakit jantung,"Syarat kesehatan jasmani rohani. Orang yang kena sakit jantung, emang dia tidak sehat  Itu bukan persoalan, Jadi anggota dewan mati kena serangan jantung, PAW. Kalau dia terpilih, ada yang gantiin," Ujar Viva yang juga anggota DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).

Sementara menurut Viva, tewasnya Kunsi murni karena serangan jantung. Dia membantah bahwa sebelumnya ada adu jotos antar kader. Sebelum tewas, Kunsi terlihat debat komposisi nomor urut DCS dengan Ilhas Muhammad, Sekretaris DPD PAN Muna,"Sudah saya konfirmasi dengan ketua Bapilu DPD Sultra," Ungkap Viva.

Usai debat, korban Kunsi kemudian keluar ke depan kantor sekretariat  tidak lama, dia ditemukan jatuh dan mulutnya sudah berbuih,"Banyak saksi dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong telinga berdarah, mulut berbuih karena sakit jantung," Tambahnya.

Lanjut dia membantah tewasnya Kunsi karena rebutan nomor urut DCS. "Karena jantung mungkin shock. Amiluddin pintar cerdas," kenang Viva.

Sebelumnya diberitakan, tidak terima dengan nomor urut pencalegan, dua politikus Partai Amanat Nasional (PAN) terlibat adu jotos hingga salah satunya tewas akibat hantaman benda tumpul di leher. Korban tewas adalah Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muna, Amiluddin Kunsi (35). Pelaku diketahui bernama Ihlas Muhammad, Sekretaris DPD PAN Muna.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Karim Samandi mengatakan, perkelahian terjadi di salah satu ruangan kantor DPP PAN Muna, Jalan Sangke Palangga, Sulawesi Tenggara. Tidak selesai sampai di situ, keduanya meneruskan perkelahian di jalanan,"Diawali pertengkaran, kemudian si pelaku melempar korban benda tumpul kepada korban hingga mengenai leher, tersulut emosi pelaku, akhirnya pelaku meneruskan di luar ruangan, kejadian sendiri sekitar pukul 13.00 WITA," kata Karim kepada merdeka.com saat dihubungi, Sultra, Rabu (22/5).(Melvy/Sandy)

Ahli Waris Desak Jamsostek Segera Bayar JKK/JHT Korban Mujianto

Medan Labuhan,Metro Sumut

Ahli waris Milna Sari istri korban Alm.Mujianto yang kini menjadi janda beranak satu bersama Bahrumsyah selaku anggota DPRD Kota Medan komisi B mendesak pihak Jamsostek untuk segera mungkin membayarkan hak JKK/JHT atas korban kecelakaan tergilas alat berat RDG no 17 tanpa ada diberi alat keselamatan kerja di lapangan BICT Pelindo,"Itu murni kecelakaan kerja, sudah seharusnya pihak Disnakertrans mengusutnya, serta Jamsostek tak lagi mengulur-gulur waktu untuk segera membayarkan klaim yang merupakan hak dari ahli waris korban,"Tegas Bahrumsyah saat ditanyai usai mengelar rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Medan. Kamis (23/05/2013).

lanjut wakil rakyat dari PAN Dapil V tersebut, klaim kecelakaan kerja yang menimpa Alm. Mujianto adalah merupakan  hak dari ahli waris (Milda Sari) dan seharusnya juga tidak usah dituntutpun sudah menjadi haknya, namun mengapa sampai saat ini haknya tersebut belum juga diterima,” Katanya.

Sementara Milna Sari (ahli waris) menyampaikan enam harapannya kepada  DPRD Kota Medan Mohon dukungan moral dari DPRD Kota Medan untuk mempertanyakan kejelasan proses hukum tentang kasus tergilasnya suaminya di BICT pelabuhan Belawan dan kejelasan surat kepolisian pelabuhan Belawan No.B/26/I/2013/SPK perihal permintaan Visum Et Repertum An. Mujianto kepada RSU. Pirngadi Medan tanggal 26 Januari 2013.

Mohon dukungan moral dari DPRD Kota Medan untum mendesak pimpinan Jamsostek segera mengeluarkan hak JKK dan JHT an. Mujianto sesuai dengan uu yang berlaku,mohon dukungan  untuk mendesak kadis dinas sosial dan tenaga kerja kota medan keluarkan surat keputusan perincian hak pesangon dll dan surat penetapan kecelakaan kerja an. Mujiono.

Mohon dukungan untuk mendesak pengurus Kopkarpel BICT segera mengeluarkan seluruh hak-hak ahli waris sesuai uu ketenaga kerjaan.Mohon dukungan moral untuk mendesak Direktur Pelindo I  agar sudi kiranya memberi perhatian dan bantuan yang layak pada ahli waris an. Mujianto dan memohon dukungan untuk mendesak GM BICT palabuhan Belawan agar memberi bantuan yang layak pada ahli waris an. Mujianto.

Manager Kopkarpel H. lily Sumatri mengaku, pihak Kopkarpel sudah membanyarkan hak normatif yang menjadi hak  dari ahli waris sebagaimana sesuai UU nomor 13 antara lain uang penghargaan sebesar Rp. 5.025.000,- uang pesangon Rp. 13.400.000,- uang pengatian hak Rp. 2.763.750,- simpanan wajib alm. Rp. 273.000- , simpanan pokok Rp. 50.000,- jadi total yang kami sudah berikan sebesar Rp. 21.513.750,-, ujar H. Lily, namun kenyataan ada dugaan uang santunan disunat sebab yang diterima ahli waris Mirna sari hanya sebesar Rp 11 juta, akantetapi anehnya secara tertulis Mirnasari sudah terima Rp 21 juta.

Juliaman Damanik anggota komisi B mengatakan agar hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi di Kopkarpel dalam mengajukan klaim kepada jamsostek sebab tentunya pada saat pengajuan klaim dan peberian data terakhir peserta jamsostek dari Kopkarpel harus benar - benar teliti, dan kepada jamsostek Juliaman meminta agar segera menyerahkan atau membayarkan klaim itu kepada ahli waris, sebab tentunya dana tersebut sangat dibutuhkan oleh ahli waris dan anaknya yang masih bayi tersebut, jadi jamsostek juga jangan main-main dalam pembayaran klaim ini, ujar Juliaman

Sementara Ismail Alex Sekjen DPP LSM Ciffor selaku pemegang kuasa dari ahli waris disela-sela menjelang rapat selesai mengatakan, bahwa dalam keterlambatan pembayaran  klaim apapun yang menjadi alasan  dari pihak Jamsostek sepenuhnya menjadi tanggung penuh mereka (jamsostek) sebab pihak ahli waris dalam hal ini sangat membutuhkan dana dari klaim tersebut, dan Alex kembali menambahkan bahwa ini adalah cerminan dari sistem kinerja dari pihak Jamsostek dan pihak Disnaker yang tidak tanggap dan tidak perduli terhadap pekerja, sebab kesalahan aplikasi yang disebutkan mereka tentu sangat merugikan pihak ahli waris apakah nantinya keterlambatan pembayaran klaim akibat kesalahan dari aplikasi mereka juga akan dibayar, dan pihak Disnaker juga terlalu banyak duduk dan menunggu atau menunggu bola seharusnya  dalam kasus ini pihak Disnaker harus jemput bola, jangan hanya duduk saja seperti tidak mempunyai pekerjaan saja, padahal mereka harus mengurus ribuan buruh di kota Medan ini,”Ungkap Alex.(R.Guslim).