BLSM: Ratusan Warga Serbu Kantor Pos Medan Labuhan

Medan Marelan,Metro Sumut

Sekitar ratusan warga didaerah kawasan Medan bagian utara, mendatangi kantor Pos Medan labuhan Kl.Yosudarso Km 18 Pekan Labuhan, kedatangan warga bukannya untuk berdemo melainkan untuk mengambil pencairan dana Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang ngetren disebut Balsem. Senin (01/07/2013)

Informasi yang dihimpun Media Metro Sumut, terlihat ratusan warga berkumpul dan mengantri di halaman kantor pos yang saat ini lupa sejenak mengurusi surat, petugas kantor pos dibantu sejumlah satpam berpakaian hitam tampak sibuk mengatur warga yang penuh harap, sebagian warga yang tidak memiliki kartu BLSM juga tampak merepet-repet mempertanyakan kenapa dirinya tidak dapat jatah Balsem padahal dia menganggap dirinya miskin.

Terlihat pada dinding kantor pos tertera kertas pegumuman jadwal cadangan pencairan BLSM tiap daerah sesuai tanggalnya masing-masing untuk Kelurahan Besar, martubung dan Kelurahan Tangkahan pada Rabu (10/07/2013) sedangkan untuk Kelurahan Pekan Labuhan, Sei mati, Nelayan Indah dan Rengas Pulau bisa dicairkan kembali pada Kamis (11/7/2013), " Namanya dikasih BLSM siapa yang ngak mau bang, lumayanlah bang uang Rp 300 ribu ini untuk keperluan menghadapi bulan puasa meski tak seluruh kebutuhan bisa terpenuhi dengan mengandalkan uang Rp300 ribu ini,"kata Bu Sri warga Marelan saat ditanyai usai mengambil dana Rp 300 ribu di kantor pos tersebut.(R.Guslim/Hamnas)

ALIANSI PEDULI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MEMINTA BUPATI ASAHAN HARUS COPOT JABATAN KADISDIK Drs. ISMAIL

Asahan, Metro Sumut

Terkait dugaan pungli dana bantuan tunjangan fungsional guru TK non PNS, BOS, DAK,dan Blogren.

Aliansi Peduli Pendidikan dan Pembangunan Asahan (AP3A) mengruduk Kantor Dinas Pendidikan dan kantor Bupati pada Rabu, 19/06 dengan jumlah massa yang cukup banyak sambil meneriakkan copot  Drs.H. Ismail selaku kadisdik Kab. Asahan.Aliansi yang terdiri dari beberapa LSM, seperdi dari DPC LSM IACS, ketua Zulham

Nainggolan,LSM S.PAMA, Heri Noto, LSM ANAK BANGSA,   Hendrik AM, dan LSM FOCUS,Syaid serta Wartawan media cetak dan Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan   Kab.Asahan.

Dalam orasinya massa meminta Bupati untuk segera mencopot Drs. Ismail dari Kadisdik karena di duga telah melakukan pungli seperti dana bantuan tunjangan fungsional  yang bersumber dari DIPA Direktorat P2TK PAUDNI guru TK non PNS per guru Rp.150.000, Dana Alokasi Khusus(DAK) T.A. 2012 terhadap sejumlah Kepsek SD/SDLB, SMPN/Swasta melalui salah seorang oknum Kepala Unit Pelayanan Teknis(UPT)  sebesar 13 s/d 15 % dari anggaran  yang di alokasikan pemerintah sebesar Rp.35.655.439,600. Juga pungli Dana BOS terhadap Kepsek SD dan SMP sebesar Rp.300.000 s/d Rp.500.000 per kepala sekolah yang ada di Asahan.Penggelapan dana Workshop Pendidikan karakter guru jenjang SD,SMP,SMA/SMK T.A. 2012. Ujar Zulham Nainggolan ketua DPC Indonesia Anti Corouption Society (IACS) yang juga sebagai korlap Aliansi Peduli Pendidikan.

Massa yang melakukan aksi di dinas Pendidikan diterima langsung oleh Kadisdik Drs. H. Ismail dan mengatakan akan mempelajari dan kroscek ke staf yang membidangi apa yang didugakan para LSM dan Wartawan ujar Ismail. Setelah melakukan aksi di dinas endidikan para demonstran langsung menuju Kantor Bupati yang diterima Drs. Sofyan Yoga dan berjanji akan menyampaikan stetmen atau tuntutan berbagai Lsm dan Wartawan kepada Bupati, karena pada saat terjadi aksi bupati berada di luarkota. Setelah mendengar pengarahan dari Sofyan, massa membubarkan diri.

Terpisah, Anggota DPRD Asahan komisi D yang membidangi pendidikan Rosmansyah STP saat dihubungi Via Telephon Selulernya Kamis 20/06 mengatakan kepada Metro sumut, Komisi D akan memangggil Kepala dinas pendidikan terkait adanya dugaan pemotongan dana bos yang di lakukan UPT untuk mengklarifikasi hal itu, jika ternyata apa yang diduga oleh aliansi peduli pendidikan ternyata betul kita meminta aparat hokum dan bupati menindak tegas, dan kedepan supaya hal-hal yang di dugakan tidak terjadi, perlunya kedalam ranferdasi sistim jaminan pendidikan yang sedang di bahas DPRD Asahan memuat hal – hal tekhnis mengenai regulasi penyelenggaraan pendidikan di kabupatenAsahan, ujar Rosmansyah.(teci)

BUPATI ASAHAN TIDAK TANGGAPI KELUHAN MASYARAKAT PADANG MAHONDANG

Asahan,Metro Sumut

Kades Padang Mahondang (Osven Marbun SH)yang telah resmi di tahan di LP. Pulau Simardan Tanggal 18 Desember 2012 yang lalu  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama membuat surat palsu”sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat ( 1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Reg.No.376 K/PID/2012 Tanggal 30 Juli 2012 dan Osven Marbun telah menjalani hukuman sesuai dengan berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Hopplen Sinaga SH, M.Hum  dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ujar M. Syihabuddin ketua DPP LSM Fokus(Forum Keadilan Untuk Semua) kepada Simantab Senin 17/06 di kantornya jalan Cemara Kisaran, serta menambahkan bahwa segala urusan pemerintahan Desa di Padang Mahondang di bawa ke LP Pulau Simardan dan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI)basis Padang Mahondang Sarasi Simbolon warga dusun IV Aek Nokel Padang Mahondang  bersama beberapa warga masyarakat Padang Mahondang juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada H.Surya Bsc, wakil Bupati yang mengatakan bahwa surat permohonan dari masyarakat Padang Mahondang untuk pemberhentian Osven Marbun SH(49) sebagai kepala Desa Padang Mahondang sudah sampai di meja kerjanya” ujar Surya , di kesempatan acara kopi morning di aula rumah dinas Bupati beberapa waktu yang lalu, tetapi sampai sekarang Osven belum juga di berhentikan.

Kita masyarakat padang Mahondang merasa kecewa atas janji Waki Bupati, "kalau tidak ada kejelasan, kami seluruh masyarakat Padang Mahondang akan

mendatangi kantor Bupati untuk mempertanyakan permasalahan ini, tegas Sarasi.

Masyarakat Padang Mahondang resah karena kepala desanya memimpin sudah 6 bulan dari dalam bui (Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan) dan masih tetap meneken atau menanda tangani surat penjualan tanah atau lahan di desa padang mahondang, ujar Peri Br Tamba (43)Dusun IX Pardomuan Nauli Padang Mahondang, warga merasa tidak nyaman karena kantor kepala desa pindah ke LP Simardan Tanjung Balai, segala berkas yang mau di tandatangani bergantian di bawa pegawai desa. Program desa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, kami warga Desa Padang Mahondang meminta Bupati Asahan agar cepat mengeluarkan surat pemberhentian Osven Marbun sebagai kepala desa agar kita dapat memilih kepala desa baru. Serta program Bupati membangun dari desa dapat berjalan dengan baik dan Visi Misi dapat terealisasi di Padang Mahondang ini ujar Peri.

Mempertanyakan permasalahan Osven kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BAPEMMAS) Drs. John Hardi Nasution,M.Si saat dijumpai di kantornya Kamis 23/05 terkait kades Padang Mahondang yang sampai saat ini belum di berhentikan dari jabatannya mengatakan kepada Metro Sumut " Coba surati lagi  Bupati C/q Kabag Hukum Pemerintahan Kabupaten Asahan " ujar John dan menambahkan karena sampai saat ini surat dari masyarakat Padang Mahondang sudah kita naikkan belum turun ke Bapemmas, dan coba tanya ke Bagian Hukum. ucapnya.

Dihari yang sama, Kabag Hukum Pemkab Asahan Sahrul Tambunan SH, melalui Handpon selulernya mengatakan "surat permohonan dari Warga Padang Mahondang sudah kita naikkan beberapa bulan yang lalu tapi sampai saat ini kita belum tahu sudah sampai dimana surat itu. Kalau surat itu turun dari Bupati, akan turun ke BAPEMMAS, kalau mau jelasnya tanyakan ke sana (BAPEMMAS - red).

Tanggal 17 Juni 2013 kembali ke Kantor BAPEMMAS dan Jumpa dengan Kasie Pemerintahan Desa Paijan SH.MM. terkait status Osven Marbun Kades Padang Mahondang, Paijan mengatakan tidak tahu kelanjutan permasalahan osven karena sudah di serahkan kepada kabag hukum Pemkab Asahan sudah enam bulan yang lalu.ujar Paijan. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa Kabag Hukum tidak propesional dalam menanggapi permasalahan hukum yang ada di jajaran Pemkab Asahan.

Metro Sumut coba konfirmasi kepada Kabag Hukum Pemkab Asahan Sahrul Tambunan SH, tidak berada di kantornya, Asisten I Bagian Pemerintahan Taufiq ZA S.Sos tidak berada ditempat, kru coba lagi ke Wakil Bupati H. Surya Bsc, dan Bupati tetapi beliau juga tidak berada di  kantornya.(teci)