Napi Bakar LP Labuhan Ruku

Batubara,Metro Sumut

Terjadinya kerusuhan yang disertai pembakaran kembali terjadi dilembaga pemasyarakatan (LP) di Sumut. Kali ini terjadi di LP Kelas II A Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Batubara, Minggu (18/8). Kerusuhan yang dipicu pemukulan seorang napi oleh sipir ini menyebabkan pembakaran ruang KPLP dan ruang registrasi. Situasi ini juga dimanfaatkan puluhan napi kabur.

Sebelum terjadinya kebakaran, ada sipir yang bentrok dengan napi, belum tahu apa pemicunya,"kata Kepala LP Labuhan Ruku, Sutopo Berutu kepada wartawan dilokasi kejadian,belum diperoleh laporan adanya korban luka maupun meninggal dunia akibat kerusuhan itu. Dua petugas LP yang terjebak dalam blok lapas disandera napi.

Kapolres Batubara AKBP JP Sinaga mengatakan, pihaknya masih bernegosiasi dengan napi untuk membebaskan kedua sipir,“Masih kita negosiasi sama napi apa mau mereka untuk membebaskan sipir tersebut ” Katanya.

Informasi yang dihimpun Media ini,ada 4 tahanan berhasil dievakuasi dari dalam LP, terdiri 2 pria dan 2 wanita, satu di antaranya sedang hamil tua. Keempatnya pingsan karena kelelahan dan dibawa menggunakan ambulance.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Budi Sulaksana, mengatakan, kerusuhan terjadi sektar pukul 17.00 WIB. Hingga pukul 19.30 WIB, kondisi di LP masih belum kondusif. Pasukan TNI dan Polri yang sudah berada di lokasi belum berhasil masuk.
"Kondisi belum kondusif, napi masih kuasai lokasi," katanya.

Meski belum kondusif, ujarnya, kobaran api yang disebabkan akibat kerusuhan itu sudah berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kini fokus lakukan pendinginan,"Apinya mulai padam, tapi kita masih upaya masuk ke dalam dulu," ucapnya.

Saat kejadian diketahui ada 874 napi yang berada di dalam LP. Sedangkan kapasitas LP hanya 300 orang. Artinya, LP tersebut mengalami kelebihan kapasitas hingga hampir 300%.
Budi Sulaksana memperkirakan ada 25-30 napi melarikan diri. Mereka kabur dengan cara lompat pagar yang ada di belakang bangunan penjara. "Mereka kabur loncat pagar dari belakang," ujarnya.

Terkait kaburnya sejumlah napi, Polres Simalungun menggelar razia di jalan lintas Sumatera (Jalinsum). Razia digelar di Desa Perlanaan Kecamatan Bandar sebagai perbatasan kedua kabupaten,"Sebanyak 35 personel ditempatkan di perbatasan," ujar Kapolres Simalungun, AKBP Andi S Hidayat.

Tidak hanya razia, untuk mengantisipasi dan menangkap tahanan yang lari, pihaknya juga telah memperketat penjagaan di setiap pos polisi yang ada di beberapa lokasi,Polres Simalungun juga telah berkordinasi dengan setiap perangkat desa yang ada di 4 kecamatan di Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Batubara,"Kita telah berkoordinasi dengan setiap perangkat desa agar segera melaporkan setiap pendatang tanpa identitas jelas yang masuk ke desa masing masing," jelas Andi.

Hingga pukul 22.00 WIB, aparat keamanan belum bisa masuk ke dalam LP, karena para napi masih melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu. Belasan personel TNI dari Kodim 0208 Asahan dan puluhan personel Polres Batubara dikerahkan di depan LP.

Kronologi
Dari Jakarta, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie menjelaskan kronologi kerusuhan dan pembakaran di LP Labuhan Ruku. Ia menjelaskan, peristiwa tersebut berawal pemindahan 49 napi dari LP Lubuk Pakam ke Labuhan Ruku pada 17 Agustus 2013.

Satu hari kemudian, papar Ronny, sekitar pukul 16.00 WIB terjadi pemukulan narapidana oleh sipir karena hal salah paham. Satu jam kemudian, terjadilah kerusuhan dan pembakaran terhadap gedung utama depan karena adanya upaya provokator oleh narapidana.

Hal itu pun dimanfaatkan 25-30 narapidana kabur. "Karena ada kesempatan tadi maka napi ada yang kabur," ujar Ronny.

Ronny menambahkan, Polres Batubara sudah mendatangi LP Labuhan Ruku untuk mengamankan lokasi dan melakukan pencarian terhadap narapidana yang kabur.

Pada 11 Juli 2013, kerusuhan juga terjadi LP Tanjung Gusta, Medan. Sebanyak 5 orang, terdiri 2 sipir dan 3 napi tewas terbakar. Ratusan napi kabur dan gedung utama dibakar. Kerusuhan dipicu matinya air dan listrik, serta dilatarbelakangi tuntutan pencabutan PP No 99/2012 tentang Pengetatan Remisi bagi Napi.(Red)