Ketua KPK Abraham Samad Akhirnya Jawab Sindiran Presiden RI SBY

Jakarta,Metro Sumut Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Istana Negara Senin (10/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, ada pejabat negara yang terjerat korupsi karena tidak paham. Selain itu, banyak juga pejabat takut mengambil keputusan karena khawatir terlibat kasus korupsi. Soal pernyataan Presiden SBY itu, apa tanggapan Ketua KPK Abraham Samad? "Ya indikasinya banyak, bahwa ada ketidaktahuan tapi bukan berarti ketidaktahuan itu menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Karena dalam teori hukum pidana, ketidaktahuan bukan berarti menghapuskan hukum pidananya," kata Abraham di Istana Negara Jakarta. Untuk itu, seorang pemimpin memang dituntut untuk cerdas. "Kalau ada pemimpin mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi korupsi, ya tidak usah mempimpin," ujarnya. Sebelumnya, SBY memaparkan, dalam pencegahan kasus korupsi, ada dua jenis yang terjadi di masyarakat. Yakni, memang pelaku niat untuk menyalahgunakan wewenang dengan mengambil uang negara dan ketidaktahuan pejabat mengenai kategori tindak pidana korupsi. Terkait jenis yang kedua, banyak pejabat yang ternyata belum memahami atau mengerti area-area yang bisa masuk dalam kategori korupsi. Kondisi itu dimanfaatkan sejumlah pihak dengan meminta dirinya untuk menandatangani atau menyetujui sebuah proyek. "Ada juga kasus-kasus korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat yang dilakukan terkategori korupsi. Maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat melakukan korupsi, tapi bisa salah di dalam mengemban tugasnya," ujar SBY. Kondisi itu membuat buah simalakama dalam pengambilan keputusan, menteri-menteri maupun pejabat ragu dalam menentukan kebijakan terhadap masyarakat. Alhasil, program-program pro rakyat yang digalang pemerintah menjadi terhambat dan gagal terlaksana. "Saya mengamati tahun-tahun terakhir, banyak masalah yang dulu selesai di menteri lalu naik ke tingkat saya. Ada pula keraguan di tingkat menteri, jangan-jangan salah, jangan-jangan menyimpang," ungkapnya. Menurutnya, perlu ketepatan dalam dalam pengambilan keputusan, terutama untuk program-program tertentu yang harus segera terlaksana. Namun, banyak pihak yang justru menuding pejabat tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi. "Kadang-kadang diperlukan kecepatan pengambilan keputusan, memerlukan kebijakan yang cepat. Jangan dia dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi," lanjut SBY disambut tepukan tangan. Dia meminta agar hal itu tidak terus terjadi. "Kegiatan penyelenggaraan tidak boleh berhenti karena semua orang ragu-ragu dan takut untuk menetapkan kebijakan dan menggunakan anggaran," ujarnya. Entah pejabat mana yang dimaksud oleh Presiden SBY. Yang pasti, dalam pekan-pekan ini publik dihebohkan dengan mundurnya Andi Mallarangeng dari kursi Menpora. Andi mundur karena diduga terlibat kasus Hambalang. Andi sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.