Jakarta,(Kominfo)
Metro Sumut
Sekretaris Jenderal Kemkominfo
Basuki Yusuf Iskandar, yang juga merangkap sebagai Penasihat Dewan Pengurus
Korpri Kemkominfo, telah menkukuhkan Staf Ahli Menteri Kemkominfo Bidang
Sosial, Ekonomi dan Budaya Dr. Suprawoto, SH, M.Si. sebagai Ketua Korps Pegawai
Negeri (Korpri) Kementerian Kominfo, Senin (28/5).
Selain itu, Staf Ahli Menteri Bidang
Hukum , Budi Priyono, SH, MH sebagai Wakil Ketua I Korpri, Sekretaris Itjen
Drs. Sofyan Tanjung, MSi, sebagai Wakil Ketua II Korpri, dan Sekretaris Ditjen
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Dra. Farida Dwi Cahyarini,
MM, sebagai Wakil Ketua III Korpri Kominfo.
Tiga pejabat tersebut dari 32
pengurus Korpri Kementerian Kominfo yang telah dikukuhkan Sebagai Wakil Ketua
I, II dan III oleh Sekretaris Jenderal Kominfo.
Pada kesempatan tersebut Penasihat
Dewan Pengurus Korpri Kemkominfo, Basuki Yusuf Iskandar meminta Korpri sebagai
komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan
kualitas terbaik pengabdian dan kinerjanya kepada masyarakat, bangsa dan
Negara.
Korpri sebagai bagian utama jalannya
roda pemerintahan, lanjutnya dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya,
juga memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, dan tetap memelihara
netralisasinya sebagai aparatur pemerintah.
"Harus disadari tugas dan
tanggungjawab tersebut memang tidak ringan, apalagi pada saat era keterbukaan
dan demokratisasi, masyarakat secara kritis menyampaikan sorotannya bila
ditemukan buruknya kualitas pelayanan public yang dilkakukan oleh birokrasi.
" ujarnya.
Menurutnya ada kegamangan terhadap
kinerja korpri, antara tugas kedinasan rutin yang melekat pada satuan kerja
dengan yang menjadi tugas sepenuhnya korpri. Hal ini tak boleh
berkelanjutan, pengurus korpri Kemkominfo harus segera menyusun
program kerja dan sekaligus prioritas utama yang segera dikerjakan agar dipersandingkan
antara keduanya.
Basuki mengatakan pada saat ini
pemerintahan sedang disibukkan dengan reformasi birokrasi sebagai pondasi yang
kukuh untuk mewujudkan birokrasi pemeritahaan yang berkelas dunia pada tahun
2025. Oleh karena itu Pemerintah berketetapan untuk terus mendukung dan
menfasilitasi dalam menyukseskan kelanjutan reformasi birokrasi diseluruh
instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah.
Kelanjutan reformasi birokrasi ini,
ujar Basuki, diarahkan untuk membangun jajaran birokrasi yang dapat
mempercepat tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, percepatan dan
perluasan pembangunan yang unggul dan berdaya saing, serta meningkatkan kinerja
diberbagai ranah pembangunan. (yura)
0 komentar:
Posting Komentar